"Pemerintah perlu pertimbangkan untuk melakukan lokalisasi terisolir yang susah terjangkau dengan bebas, misalnya di pulau-pulau terluar yang tersebar."
Menyambung artikel sebelumnya "Pulau Seks dan Judi" penulis menyarankan untuk dipertimbangkan pembangunan lokalisasi wisata judi dan seks di pulau-pulau terluar, agar bisa terarahkan dan terkontrol oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
Mudaratnya bisa diminimalisir daripada dibiarkan bebas di dalam kota, wisata yang mengotori iman dan kota itu sendiri.
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sangat rawan terganggu bila "wisata birahi alias seks" ini dibiarkan tumbuh subur berkeliaran, tanpa batas toleransi lagi.
Serba salah sebenarnya, ada satu kebijakan yang mengatur industri bisnis seks itu sendiri. Karena selayaknya dilarang, perbuatan seperti ini sangat merusak.
Tapi susah dihindari pula, karena ada kekuatan yang membackup, diduga industri seks, judi ini di backup oleh oknum Polri dan TNI. Lebih baik pilih dikordinir saja.
Industri birahi ini, sangat identik dengan minuman keras (miras), estasi atau narkoba.
Coba perhatikan penyedia bermacam "kebutuhan" hiburan malam dan bisa saja disebut "wisata birahi seks" di sekitar kota tua Jakarta, tidak jauh dari Istana Negara, dimana Presiden Jokowi berkantor dan juga Balai Kota DKI Jakarta, tempat Gubernur Anies Baswedan berkantor, sebagai pengendali Jakarta.
Bisa diperhatikan, pejabat-pejabat daerah yang datang ke ibukota, malam hari coba intip dan jumpai ditempat wisata birahi tersebut, atau di karaoke.
Hampir dengan mudahnya mendapat pelayanan seks. Ini semua menjadi pendorong pejabat datang ke Jakarta dan membelanjakan uang haram korupsi pula di/dari daerahnya.