Seperti kita tahu, program Keluarga Berencana (KB) merupakan program inisiatif pemerintah pusat guna menekan lonjakan penduduk di Indonesia. Tetapi memang sejauh ini eksekusinya masih jauh dari ekspektasi pemerintah.
Untuk saat ini saja negara kita menduduki posisi keempat dengan penduduk terbanyak di dunia. Sebuah prestasi yang ada baiknya untuk disyukuri.
Namun, melesatnya angka pertumbuhan penduduk ini tidak didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Itu bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang berada di urutan ke-108 dari 187 negara di dunia.
Diskursus program Keluarga Berencana (KB) banyak dikaitkan dan dihubungkan secara langsung atau tidak langsung terhadap agama maupun adat istiadat yang dianut oleh sekelompok orang dalam suatu masyarakat.
Tak ayal hingga kini program KB masih menuai pro dan kontra, baik dari masyarakat adat, pemuka agama, maupun kelompok sosial lainnya. Terkait dengan adanya beda pendapat menyoal program KB ini pula turut dirasakan oleh masyarakat di tempat saya, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Ada begitu banyak alasan yang membuat masyarakat di Manggarai enggan mengikuti program KB. Keengganan ini juga bukan berarti menutup diri secara total dari program KB, melainkan karena keterbatasan informasi dan tim penyuluhan yang diterjunkan dari dinas terkait, hingga sulitnya akses untuk menembus reksa wilayah yang terisolir dan/atau terpencil.
****
Dalam sejarahnya, sejak dicanangkan program KB tahun 1970-an, banyak yang menentang kebijakan pemerintah pusat ini, terkhusus dari beberapa pemeluk agama di Indonesia. Seperti dari kalangan umat Islam dan juga Kristen.
Konon, program KB, dua anak cukup ini tidak bersesuaian dengan ajaran dalam Kitab Suci.
Saya sendiri kurang tahu secara spesifik bagaimana dalil-dalil dalam Alquran yang dijadikan substansi dasar penolakan dari kalangan umat Muslim. Tapi, bila melihat Alkitab (Kejadian 1:28) yang berbunyi;" Beranakcuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi", mungkin ini salah satu ayat yang dijadikan rujukan kuat penolakan dari golongan Kristen.
Sedangkan dari aspek kenegaraan, misalnya, Hak Asasi Manusia(HAM) dalam soal reproduksi akan berhadapan dengan kepentingan dan kewajiban dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk menyejahterakan seluruh rakyat yang menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkannya.