Bagi sebagian masyarakat Indonesia menunda mudik untuk membendung wabah corona tampaknya merupakan persoalan besar. Imbauan pemerintah untuk menunda mudik pada darurat corona dengan iming-iming bantuan sosial tak mampu membujuk masyarakat menunda mudik. Pemerintah Jokowi akhirnya memutuskan membuat larangan mudik untuk masyarakat pada April tahun ini.
Imbauan Presiden Jokowidodo yang didukung oleh para pembantunya agar masyarakat menunda mudik untuk membendung penyebaran virus corona ke desa-desa tempat sasaran mudik belum di respons secara tepat.
Menyadari aka nada banyak masyarakat yang mengabaikan imbauan tunda mudik itu, pemerintah kemudian menyiapkan strategi penanganan mudik secara komprehensif. Tujuannya adalah agar masyarakat bersedia menunda mudik pada saat wabah corona, secara khusus mereka yang berada di daerah merah penyebaran virus corona seperti Jakarta, Bekasi, Depok dan Banten.
Strategi di hulu, yakni berupa pemberian bantuan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi untuk membantu masyarakat bertahan selama masa wabah dan menunda waktu mudik. Sedang intervensi di tengah meliputi pembatasan pergerakan orang serta penerapan jarak yang aman sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona.
Fase ini mungkin yang paling merepotkan jika kampanye Tunda Mudik yang dikumandangkan pemerintah kurang direspons masyarakat. Aparat pemerintah mesti bertindak tegas agar pemudik mentaati protokol kesehatan untuk mengendalikan penyebaran virus corona yang dikuatirkan sebagai perang melawan corona jilid 2.
Selanjutnya mengenai intervensi di hilir, desa tanggap virus corona yang sudah disipakan pemerintah daerah dengan kucuran dana dari pusat berupa dana desa menjadi benteng terakhir untuk membendung penyebaran virus corona yang dikuatirkan menyertai pemudik. Beberapa desa tujuan pemudik memang sudah menyiapkan strategi menyambut pemudik yang nekat datang, mulai dari membangun tempat isolasi untuk pemudik selama dua minggu, sampau pada penyemprotan disinfektan pada pemudik dan kendaraan pemudik.
Melihat strategi komprehensif Jokowi melalui imbauan tunda mudik tersebut masih juga belum direspon segenap masyarakat Indonesia, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan larngan mudik ke kampung halaman. Mereka yang dilarang mudik ialah mereka yang berasal dari daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta daerah zona merah Covid-19 lainnya. Larangan tersebut berlaku mulai 24 April. Adapun sanksi akan diberlakukan pada 7 Mei bagi mereka yang bersikeras untuk mudik. Awalnya Jokowi hanya melarang para ASN, pegawai BUMN, dan personel TNI-Polri untuk mudik Lebaran.
Kementerian Perhubungan melaporkan bahwa sebanyak 24 persen masyarakat memutuskan tetap mudik. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa. Para perantau yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia yang akan mudik masih sangat banyak yakni sejumlah 24 persen. Sebanyak 68 persen masyarakat memutuskan tidak mudik dan 7-8 persen sudah mudik ke kampung halaman. Itulah sebabnya Jokowi kemudian mengeluarkan larangan mudik karena jumlah yang berkeras akan mudik relatif banyak.
Budaya Mudik
Setelah 75 tahun menghirup udara kemerdekaan, mudik yang menjadi ritual tahunan negeri ini masih saja menjadi sindrom yang paling menakutkan. Pemerintah berupaya untuk menekan korban meninggal karena kecelakaan transportasi. Kini, Ketika mudik membahayakan desa-desa tujuan mudik, pemerintah juga mengalami kesulitan untuk mengajak masyarakat menunda mudik yang berisiko tinggi itu untuk keluarga mereka.
Jika pada perjalanan mudik ke kampung halaman para pemudik sering tidak peduli dengan keselamatan mereka, maka kini tampaknya banyak diantara mereka juga tidak peduli dengan keselamatan keluarga-keluaraga mereka di kampung halaman. Apakah Bahagia bertemu dengan keluarga tidak bisa ditunda untuk menghindari risiko penyebaran virus corona?