Sebagai daerah penyangga ibu kota Jakarta serta daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, kabupaten Bekasi syarat dengan perubahan. Baik itu perubahan dibidang perekonomian, pembangunan industri, pembangunan infrastruktur, pola kebudayaan, maupun tatanan sosial dan politiknya. Akibat dari perubahan yang sangat cepat tesebut telah mengakibatkan ledakan jumlah penduduk yang mulai tak terkendali, tercatat hingga saat ini diperkirakan penduduk kabupaten Bekasi mencapai angka2,6 jutajiwa.
Disatu sisi ini merupakan hal yang sangat positif karena perputaran roda perekonomian masyarakat menjadi lebih cepat, ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi lebih banyak serta pendapatan asli daerah jelas mengalami peningkatan
Disisi yang lain pembangunan kawasan industri, perumahan serta pusat-pusat perbelanjaan telah menciptakan kesenjangan sosial yang luar biasa. Penduduk lokal atau pribumi yang lahan pertaniannya tergusur untuk kepentingan pembangunan cenderung tidak dapat merubah pola kebudayaan hidup bertaninya menjadi seorang enterpleneur dadakan, dikarenakan dia harus pandai mengelola uang hasil penjualan sawahnya untuk bertahan hidup
Selain daripada permasalahan diatas, masih banyak permasalahan-permasalahan sosial lainnya yang luput dari perhatian pemerintah daerah saat ini. Angka mengangguran serta kemiskinan yang terus meningkat terutama pada masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani dan nelayan, kapitalisme yang merubah wajahnya menjadi mall dan mini market telah mempercepat proses kebangkrutkan pedagang-pedagang kecil yang berada di pasar-pasar tradisional maupun warung-warung kecil di pinggir jalan. Ini semua mencerminkan betapa bobroknya tata kelola pemerintahan daerah kabupaten Bekasi.