Pertengahan tahun 2018 lalu nasabah Jiwasraya di buat ketar-ketir saat perusahaan asuransi pelat merah ini mengirimkan surat buat para nasabah produk Saving Plan terkait penundaan pembayaran klaim yang sudah jatuh tempo pada bulan Oktober 2018.
Saat itu Jiwasraya beralasan bahwa pembayaran klaim itu masih dalam proses pencairan, sehingga pembayaran klaim menjadi tertunda.
Mereka kemudian menawarkan kepada pemegang polis untuk memperpanjang jatuh temponya selama satu tahun.
Jumlah pembayaran klaim saat itu yang harus dibayarkan mencapai Rp 802 milyar. Setelah sempat rame selama beberapa saat, entah apa yang terjadi, isu itu kemudian menguap seperti asap.
Namun kemudian Rini Soemarno, mengganti jajaran direksi Jiwasraya dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya.
Setelah audit dilakukan, ditemukan bahwa gagal bayar yang terjadi, akibat kesalahan Jiwasraya dalam mengelola investasi. Hal inilah yang menyebabkan BUMN Asuransi ini mengalami kesulitan likuiditas.
Seperti api dalam sekam, selama setahun tak terdengar ada masalah ke ruang publik, meskipun sebenarnya masalah yang dihadapi Jiwasraya itu terus membesar.
Alih-alih membereskan permasalahan secara komprehensif, Jiwasraya malah seperti menyimpan kotoran di bawah karpet.
Setahun setelah kejadian gagal bayar dulu, kembali masalah timbul dengan intensitas yang lebih dahsyat.
Permasalahan yang dihadapi Asuransi Jiwasraya semakin besar dan semakin pelik buat diselesaikan.
Hal itu terungkap saat manajemen Jiwasraya mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk meminta suntikan dana talangan sebesar Rp. 32,8 triliun. Wow duit sebesar itu, uang siapa yang harus di pakai buat membayarnya?