Dahulu Filipina merupakan tempat yang berbahaya bagu para jurnalis, namun sejak pemerintahan presiden Duterte, Filipina kembali bangkit untuk menegakan keadilan dalam hak asasi manusia.
Halo kawan-kawan pembaca semua, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai awal mula perkembangan media online yang berada di Filipina, mari langsung kita bahas.
Sejak dua tahun yang lalu, Presiden Rodrigo Duterte terpilih untuk menjadi orang nomor satu di Filipina. Sebelumya, kejadian kejahatan yang terjadi dalam bentuk premanisme, dan nepotisme banyak terjadi di Filipina, terlebih lagi terdapatnya pemegang jabatan di public dalam negara tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memunculkan etika yang diharapkan dari rakyat Filipina. Berbagai kampanye untuk melawan gembong narkoba pun digencarkan dan mengakibatkan banyak kejadian pembunuhan.
Jurnalis dan pers tidak luput dari tindak kejahatan tersebut. Sejak lama, Filipina memang sudah mendapatkan predikat ini sejak lama, sehingga Presiden Duterte kembali mengangkat hak asasi manusia, dan dari pengawasannya ini telah terjadi peningkatan selama pengawasannya.
Hubungan Presiden Duterte dengan para jurnalis memang sedang dikembangkan dan dipererat, ketika dalam kasus terduga pembunuhan massal Zaldy Ampatuan, pemerintah memberikan cuti terhadap terduga pembunuhan tersebut. Dalam kasus ini kepresidenan sebenarnya cukup menentang dan melayangkan kekecewaan atas kejadian ini. Masyarakat pun juga mempertanyakan mengenai perkembangan keadilan yang selama ini ditingkatkan oleh Duterte.
Karl Wilson, seorang penulis dan akademisi menyatakan bahwa kejadian ini sungguh memalukan, dan menilai betapa korupnya sistem peradilan di negara ini.
Zaldy Ampatuan terlibat dalam kasus pembantaian yang dikenal sebagai pembantaian Maguindanao, terhadap 58 orang dan termasuk diantaranya terdapat 32 wartawan
Reporter Without Borders mengungkapkan telah memberi peringkat kepada Filipina dalam indeks kebebasan pers pada tahun 2018 dan mendapat peringkat 127 dari 180 negara. Semakin banyak ancaman dari pemerintah dan menjadikan Filipina negara mematikan bagi pers di asia.
Media Online dan Ancaman Berita Palsu
cpj.org
Jose Torres Jr kepala biro UCA News mengungkapkan bahwa pemerintahan Duterte memiliki cara untuk menyebarluaskan agenda pemerintahannya sendiri, dan tidak melalui para jurnalis. Pemerintah Filipina lalu memberikan dan menumbuhkan stigma bahwa wartawan dan pers tewas karena mereka korup, dan memberlakukan boikot terhadap wartawan dan pers.Setelah berkembangnya era digital, Filipina memang sudah aktif di dunia media online sejak tahun 2018. Pemerintah Filipina menilai bahwa kehadiran media online yang dipegang oleh para wartawan menjadi tempat yang lebih kritis dan praktis, sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran dalam diri pemerintah.