Omnibus law. Saat kutanyakan isu ini pada seorang saudara yang bekerja sebagai buruh di pabrik, ia mengaku pernah mendengar isu ini. Tapi memberikan pernyataan bahwa pabriknya enggak ikut-ikutan kok, soalnya di demo.
Pas ku tanya lagi, “emang tau omnibus law itu apa? Yang didemo ditolak-tolak yang bagian mananya?” ia pun menjawab “mboh, pokoke ngerugiin pekerja jadi di demo”. Jawaban yang sama juga kudapat dari seorang teman yang bekerja diburuh juga. Saat ku tanya omnibusl aw, dia langsung mengernyit “ah itu ngerugiin kita banget”.
Nampaknya imej Omnibus law ini dimata pekerja begitu. Ngerugiin. Tapi sepertinya memang itu hanyalah sebuah imej. Tapi apasih itu Omnibus law?
Omnibus law adalah UU yang menyasar isu besar yang mungkin mencabut atau mengubah atau mengkompilasi beberapa UU untuk menjadi lebih sederhana. Tujuannya apa? Memperkuat ekonomi negara dengan cara memperbaiki iklim dan daya saing bangsa.
Omnibuslaw ini mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU ke dalam satu UU (Tematik). Sedangkan Cipta Kerja ada 11 klaster pembahasan. Seperti Penyederhanaan Perizinan. Persyaratan Investasi. Ketenagakerjaan. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M. Kemudahan Berusaha. Dukungan Riset & Inovasi. Administrasi Pemerintahan. Pengenaan Sanksi. Pengadaan Lahan. Investasi dan Proyek Pemerintah. Kawasan Ekonomi.
Apa saja yang membuat para pekerja merasa akan dirugikan dengan omnibus law ini? Beberapa hal yang menjadi keresahan pekerja adalah soal Upah minimun, PHK, status pekerja, waktu kerja, pesangon, dan bonus.
Ok, satu saja coba kita buka. Apa benar omnibus law nantinya akan menurunkan atau menghilangkan upah minimum? Menurut info yang aku baca di omnibuslaw.id, upah minumum (UM) tetap berlaku hanya untuk pekerja baru dan tidak berlaku untuk usaha mikro dan kecil. Pekerja yang telah ada mengikuti ketentuan upah sesuai struktur dan skala upah perusahaan.
Dan upah minimun tidak diganti dengan upah perjam. Upah perjam hanya untuk pekerja berbasis jasa atau ekonomi kreatif. Upah perjam tidak berlaku secara umum, fungsinya untuk melindungi pekerja dengan kemampuan tertentu dari ketidakpastian kerja. Misal untuk konsultan atau pekerja lepas.
Lantas apa benar omnibus law ini berpihak pada investasi dan kepentingan pengusaha? Tidak benar, justru omnibuslaw ini mengajak pada menuju iklim investasi kondusif dan berdaya saing tinggi, banyak faktor harus diperbaiki. Diantaranya kebutuhan pengusaha dan kepentingan tenaga kerja. Dan kesejahterajaan tenaga kerja tetap menjadi fokus pemerintahan.
Paling tidak ada tiga manfaat dari penerapan Omnibus Law.
Pertama, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.