Lihat ke Halaman Asli

Eny Choi

Ganbatte Bushido

Sosialisasi Verifikasi Validasi DTKS Kabupaten Jombang

Diperbarui: 21 Oktober 2020   16:07

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sosialisasi Verifikasi Validasi DTKS by EnyChoi

Dilaksanakan  Sosialisasi Verifikasi dan Validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Tahun 2020 Kabupaten Jombang, Rabu (21/10/2020) di gedung Bung Tomo. Dimulai pukul 13.00 sampai selesai. Narasumber Bupati Jombang, Kepala Dinsos Jombang, Bappeda. 

Anggaran pelaksanaan APBD perubahan tahun 2020. Undangan dari Seluruh Camat Jombang, seluruh Kepala Desa, TKSK, Korkab, Peksos supervisor serta pihak terkait. Disampaikan oleh bapak asisten sebagai laporan kegiatan Sosialisasi verval DTKS.

Sambutan dari Bupati Jombang, Hj.Munjidah Wahab mengharuskan semua melaksanakan dengan sungguh-sungguh kegiatan verval ini  karena menyangkut nasib dari warga yang sangat membutuhkan. 

Karena tidak signifikan data yang ada maka Menteri Keuangan, Mensos dan Menteri Dalam Negeri terkait dengan Verivikasi DTKS. Maka turunlah surat tentang verval DTKS. 

Melalui gubernur diharuskan segera verval DTKS dilaksanakan. Kalau tidak maka jatah akan dikurangi dari pusat. Jadi kesepakatan akhir tahun ini ada sosialisasi dari dinas terkait yakni dinas sosial dan bappeda. 

Tim kecamatan dan tim desa serta perwakilan dari masyarakat dari tokoh harus ada. Sampai level bawah tingkat RT dari desa. Penyeimbang dari desa untuk dinyatakan mana yang bisa.

Hal-hal yang menjadi dasar kecemburuan sosial harus dihilangkan. Ada yang pakai gelang dan sepeda bagus ketika mengambil bansos. Harus hati-hati, tidak boleh ABS (Asal Bapak Senang) harus dengan sepenuh hati, ikhlas. Memperhatikan segala sesuatunya. Data lama pasti ada yang digeser.

Dalam jangka waktu satu bulan harus bisa diselesaikan verval. Diharapkan mendapatkan data yang benar-benar valid. Ketika covid melandai maka akan terjadi pengurangan penerima manfaat/bansos. 

Akan menjadi masalah baru memakai sistem apa supaya tidak terjadi gejolak. Jadi harus ada rangking ketika pendataan. Sehingga enak dalam mengurangi angka penerima bansos.

Upaya pemerintah adalah mengurangi kemiskinan. Harapannya setiap tiga bulan ada perbaruan data. Sehingga ketika ada data yang meninggal sudah tidak mendapatkan bansos lagi. SK dari dinas sosial. Tim sudah terbentuk, dan pihak desa segera mengundang untuk langsung Sosialisasi Verifikasi dan Validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Tahun 2020 Kabupaten Jombang kegiatan tersebut.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline