Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyediakan dana insentif sebanyak Rp9 miliar --Rp11 miliar bagi setiap daerah yang menerbitkan aturan pengendalian sampah plastik. Setelah DKI Jakarta yang merilis aturan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, KLHK mengumumkan dana insentif ini.Data KLHK menyebutkan jumlah sampah Indonesia pada 2019 mencapai 68 juta ton, dari jumlah tersebut 14 persen adalah sampah plastik atau 9,52 juta ton. Padahal KLH menargetkan pengurangan timbunan sampah mencapai 25 persen.
Bukan tidak mungkin, dengan dana insentif sebesar itu, daerah-daerah lain akan mengikuti jejak daerah yang sudah membuat aturan larang. Tapi bagaiamana cara Pemerintah Pusat mengawasi dana insetif itu, benarkah dana itu dipakai untuk tata kelola sampah?
Hingga kini baru tujuh daerah yang membuat aturan tersebut, yakni:
1.Banjarmasin melarang kantong plastik melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Kantong Plastik. Setelah 2 tahun aturan itu diterapkan, Kota Banjarmasin berhasil mengurangi 54 juta lembar kantong plastic.
2.Balikpapan melarang kantong plastik melalui Perwali nomor 8 Tahun 2018. Kebijakan ini menargetkan pengurangan sampah kantong plastik 90 lembar per bulan
3.Denpasar menerapkan palarangan ini mulai 1 Januari 2019. Namun dua tahun sebelum aturan diberlakukan, Bali gencar melakukan kampanya pelarangan kantong plastic di pusat belanja, toko, dan pasar tradisional.
4.Bogor melarang penggunaan kantong plastik sejak 1 Desember 2018 dengan payung hukum Perwali nomor 61 Tahun 2018.
5.Bekasi melarang penggunaan kantong plastik melalui Perwali nomor 61 Tahun 2018.
6.Semarang juga melarang penggunaan kantong plastik melalui Perwali nomor 27 Tahun 2019
7.DKI Jakarta melarang kantong plastik melalui Pergub Nomor 142 Tahun 2019.
Indonesia menargetkan bisa mengurangi 70 persen sampah plastik di laut hingga 2025. Dengan banyaknya daerah membuat peraturan pelarangan, apakah target tersebut dapat tercapai?
Semua elemen harus dilibatkan, pelarangan saja tidak cukup, perlu gerakan yang mendukung tata kelola sampah secara circular economy. Salah satunya adalah pilah sampah plastik yang menjadi sumber bahan baku bagi industri daur ulang.
Jadikan sampah bernilai ekonomis melalui proses daur ulang yang didukung oleh gerakan pilah sampah secara nasional,
Enisa Djudira