MENGINGAT jumlah kasus positif virus covid-19 kian hari kian bertambah jumlahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memerintahkan kepada seluruh kepala daerah di tanah air untuk menentukan status bencana di daerahnya masing-masing dengan terlebih dahulu berkonsultasi bersama BNPB.
"Kemudian, (kepala daerah) terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam rangka menangani penyebaran dan dampak penyebaran COVID-19," kata Jokowi seperti dikutip dari detikcom.
Apa lacur, bukannya ikut berpartisipasi aktif dan memikirkan bagaimana cara pemecahan masalahnya untuk bisa menangani dan mencegah penyebaran virus corona yang semakin merajalela.
Beberapa politisi pusat malah menjadikan pernyataan Presiden Jokowi tersebut sebagai panggung untuk menyerang orang nomor satu di negeri ini.
Salah satu yang terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya atas perintah Presiden Jokowi yang memerintahkan penentuan status bencana diserahkan kepada kepala daerah masing-masing adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani seperti dilansir detikcom, pernyataan dan perintah Presiden Jokowi ini seperti melepaskan tanggung jawab kepada kepala daerah.
"Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ketika dihubungi detikcom, Minggu (15/3/2020).
Masih dikatakan Mardani, semestinya Jokowi yang memegang otoritas dan menyampaikan kebijakannya secara nasional.
"Justru tidak efektif. Mesti ada pendekatan integral. Dan otoritas itu ada di tangan Presiden," ujar Mardani. (Detikcom).
Tidak lama berselang, bentuk ketidak setujuan Mardani ini dikomentari Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Menurutnya, apa yang diucapkan Mardani tersebut tidak etis.
"Tak etis di saat semua elemen bangsa bahu-membahu dan bergotong royong melawan virus Corona dan persebarannnya di Indonesia, ada pihak-pihak yang selalu mencari ruang untuk saling salah-menyalahkan. COVID-19 ini bukan hanya masalah Pemerintahan Jokowi saja, tetapi masalah kita semua. Masalah dunia, masalah global," katanya, Minggu (15/3/2020). (Detikcom).