Beberapa waktu lalu, tepatnya 29 Juli 2022, barangkali ada di antara kita yang terkejut, kecewa, dan marah dengan insiden bantuan sosial sembako yang ditemukan terkubur di salah satu lahan di kawasan Kampung Serab, Sukamajaya, Depok.
Terlepas apa motif paling mendasar dari penguburan sembako itu, yang jelas insiden itu bisa mencerminkan ketimpangan dalam salah satu sistem kerja, sekaligus kadar moralitas dari orang-orang terlibat.
Bagaimana bisa bantuan sosial sembako yang disinyalir berisi beras, tepung terigu, dan telur itu dikubur. Seharusnya, bantuan sosial itu dilimpahkan kepada yang membutuhkan.
Hemat saya, kebijakan bansos dibuat karena ada kebutuhan dari masyarakat atau pun karena tuntutan situasi yang mendesak, seperti bencana alam. Jadi, bansos bukan sebuah kebijakan yang sekadar dibuat demi memenuhi dan menunjukkan adanya program kerja tertentu.
Konsekuensi lanjutnya, apabila tak ada kebutuhan dan situasi sulit yang mendesak dari tengah masyarakat, untuk apa menciptakan kebijakan bansos, karena hal itu bisa saja melapangkan penyelewengan dan ketimpangan.
Situasi penimbunan bansos sembako sangat ironis bila melihat secara keseluruhan situasi masyarakat. Terlebih lagi, bansos itu kabarnya dikuburkan di tahun 2020, di mana banyak keluarga yang menderita dan membutuhkan bantuan karena situasi pandemi korona.
Selain itu, tak sedikit orang yang bekerja keras guna memenuhi kebutuhan harian. Bahkan ada yang mungkin hanya makan apa adanya karena ketidakcukupan.
Situasi itu penguburan bansos pun berbanding terbalik dengan insiden paska gempa bumi di bagian Utara Filipina, 27 Juli 2022 lalu.
Disinyalir kekuatan gempa berada pada level 7,0 skala ritcher. Kerusakan tak bisa dihindari. Masyarakat harus mengungsi, keluar dari rumah mereka, dan melepaskan pekerjaan harian.
Pemerintah pusat pun mendeklasikan situasi bencana (state of calaminity) di tempat-tempat yang sangat berdampak kuat. Juga, bantuan sosial dari pemerintah, swasta, organisasi-organisasi kemanusian, dan beberapa negara pun berdatangan.