Setelah menunggu berhari-hari untuk menyaksikan persidangan secara langsung melalui televisi, ternyata malah tontonan yang mengecewakan yang didapat, sebab musabab dengan mudah dan santainya Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa belum selesai mengetik. Bahkan ucapan Hakim yang mewakili keadilan masyarakat, dengan singkat mempertanyakan banyaknya Jaksa yang tak sanggup selesaikan tugas sesuai agenda sidang tepat pada waktunya?
Tapi bila melihat beberapa hari yang lalu bahwa Jaksa Agung sepakat menunda sidang, bisa dipastikan bila sikap JPU sudah disesuaikan dengan ucapan pemimpinnya. Padahal kalau melihat berbagai jalannya persidangan yang telah terjadi, agenda pembacaan tuntutan merupakan waktu yang paling dinanti oleh seluruh Jaksa penuntut. Makanya terasa aneh bila sampai JPU meminta penundaan sidang.
Hanya saja sikap janggal JPU menjadi pertanyaan masyarakat, sebenarnya penundaan itu dikarenakan pengetikan belum beres? mengikuti saran Kapolda Metro Jaya? atau memang ada alasan lain yang tidak bisa dikemukakan? Walau demikian, nasi sudah menjadi bubur. Rasa kecewa sudah muncul dan rasa percaya sudah luntur terhadap JPU yang sebelumnya menjadi tumpuan dari kasus penistaan agama tersebut.
Padahal akan lebih baik bicara apa adanya, jika sidang hanya akan merugikan salah satu paslon dalam proses politik. Dengan demikian akan lebih jelas, bila keputusan politik bisa mengarahkan dan mengalahkan jalannya proses hukum yang sedang berlangsung. Lagi pula sudah menjadi perhatian publik, bila segalanya bisa diatur dengan cara kekuasaan yang dipegang penguasa yang tidak bersikap netral.
Kemudian bila melihat hasil beberapa survey yang menempatkan Anies-Sandi lebih unggul 6% s.d 8% , bisa jadi hal itu akan disikapi juga dengan penundaan Pilkada. Karena waktu yang terlalu mendesak untuk menaikan rating, apalagi dengan blundernya video yang bernuansa sara dan mendiskreditkan diawal-awal tayangannya yang berdurasi 2 menit. Tentu secara politik akan menjadi perhatian serius, dan akan dicarikan solusi atau jalan keluarnya.
Solusi yang terbaik ialah PIlkada DKI ditunda sekitar 1 minggu, dengan alasan KPU akan melakukan validasi 33.000 dari 153.000 pemilih yang dikeluhkan salah satu paslon. Atau bisa juga dengan alasan menunggu asteroid melintasi bumi sampai selesai. Pokoknya segala sesuatunya bisa diatur dan dikondisikan agar sesuai dengan skenario, yaitu wajib menang!
Mungkin terlalu banyak kepentingan yang sedang terjadi di DKI Jakarta, sehingga semua pihak berjuang mati-matian demi memenangkan pesta hallowen demokrasi versi Indonesia. Seolah-olah jika pihak kalah akan menjadi abu dan yang menang akan memperoleh segalanya. Jika diperlukan bukan hanya pemilih diluar daerah didatangkan, tapi pemilih siluman yang berada di alam gaib pun akan dipanggil jika kondisi sudah mendesak. Bahkan Dimas Kanjeng bisa diajak kompromi, untuk bisa menggandakan surat suara di TPS.
Namun ada kemungkinan lain yang diduga oleh masyarakat, jika semua ini terjadi dikarenakan sebuah karomah kesaktian dari seseorang yang bergelar Sunan? Bahkan merupakan simbol yang memiliki kepribadian yang bersifat rahmatan lil alamin. Hingga bisa mengubah apa yang tidak sesuai, menjadi sesuai yang di kehendaki oleh beliau dan kelompoknya. Sungguh fenomena luar biasa yang sulit dicerna nalar, namun itulah yang sedang berlangsung sekarang.
Penulis berkesimpulan, jika PIlkada DKI 2017 merupakan proses politik yang paling buruk pasca reformasi yang pernah terjadi di Indonesia. Karena semua itu berlangsung disaat era kebebasan informasi yang begitu luas tanpa batas untuk bisa diakses masyarakat. Namun sangat disayangkan, akrobatik politik dipertontonkan sebegitu vulgarnya. Bahkan proses hukum dipersidangan yang seharusnya tidak bisa diintervensi, malah menjadi tontonan publik yang sepertinya sekedar sandiwara dunia.