Menjelang Pemilihan Umum tahun depan, perang opini di media sosial seakan tak terhindarkan.
Tak hanya itu, beragam informasi sesat dan upaya adu domba semakin tampak di depan mata. Banyak pihak yang ingin agar situasi damai dan penuh persatuan ini menjadi rusak.
Bahkan, relasi yang sudah terjalin baik antara Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama, dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo pun berusaha diganggu dengan penyebaran isu yang sangat tidak masuk akal.
Adalah Djoko Edi Abdurrahman, yang disebut sebagai Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama PBNU, yang menuliskan opini bahwa ormasnya itu ditipu oleh Presiden Jokowi.
Pasalnya, dua jabatan strategis yang sebelumnya diemban oleh kader NU dirotasi oleh Presiden Jokowi. Yaitu, jabatan Wantimpres dan Menteri Sosial.
Padahal menurut, Djoko Edi, PBNU telah bekerja mati-matian membantu pemerintahan Jokowi. Terutama saat pemerintah diserang oleh ormas-ormas radikal. NU siap menjadi barisan terdepan sebagai bumper.
Tentu saja opini di atas sangat sesat. Dalam kenyataannya, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak seperti yang diduga itu.
Tulisan yang dibuat Djoko Edi itu pun juga bukan sikap PBNU. Sudut pandangnya itu hanyalah pendapat pribadi yang bersifat subyektif. Relasi pemerintah dan PBNU sejauh ini masih sangat dekat dan saling mendukung satu sama lain.
Reshuffle cabinet merupakan hak preogatif Presiden Jokowi yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan. Bukan karena bagi-bagi kursi kepada pihak yang mendukung pemerintah.
Atas pertimbangan di atas, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara adil, obyektif serta berorientasi pada kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Hal itu bukan merupakan pelecehan atau pengkinatanan pada PBNU.
Oleh sebab itu, kita perlu kritis atas pendapat Djoko Edi itu. Sikap PBNU dalam mendukung Pancasila dan pemerintah Indonesia bukan karena motif transaksional, namun karena kesadaran kebangsaan yang sudah final di ormas tersebut.