Perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dimungkinkan sepanjang yang menyangkut public services. Public services memiliki karakteristik sebagaimana yang dike- mukakan oleh Olive Holtman. otonomi daerah membuka peluang bagi daerah untuk memberikan pelayanan barang dan jasa kepada masyarakat dengan berbagai model.
Model pelayanan publik di atas merupakan ilustrasi aktivitas penyediaan pelayanan publik yang biasa dilakukan di Amerika. Sedangkan di Indonesia telah muncul berbagai pola alternatif pemenuhan pelayanan publik dengan melibatkan sektor swasta, yaitu build operate and transfer (BOT), build operate and own (BOO).
Sebelum mengemukakan konsep perjanjian kerjasama, maka terlebih dahulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan perjanjian. Dalam praktik, kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu.
Burgerlijk Wetboek (BW) menggunakan istilah overeenskommst dan contract untuk pengertian yang sama, hal ini dapat disimak dari judul Buku III BW judul Kedua tentang Perikatan.
Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian yang dalam bahasa aslinya (Belanda), "Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden".
Dalam makna yang sama maka perjanjian kerjasama antara pemer- intah dengan pihak swasta dalam penelitian ini adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 BW dan terbatas pada perjanjian an- tara pemerintah daerah dengan pihak swasta se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu suatu perjanjian ker- jasama yang terbatas pada penyediaan pelayanan publik.
Dalam praktik hukum kontrak telah berkembang berbagai bentuk-bentuk kontrak, perjanjian dan kerjasama antara pemerintah (daerah) dengan pihak swasta yang sudah barang tentu memerlukan kajian hukum yang mendalam sebagai bagian dari perkembangan hukum kontrak.
Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadi payung bagi pemerintah dalam membuat kontrak terutama adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Jika titik berat UU No. 17 Tahun 2003 mengatur perihal penyusunan, penetapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), maka UU No. 1 Tahun 2004 difokuskan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang ditetapkan dalam anggaran dan pendapatan belanja negara/daerah (APBN/APBD).
Di samping sumber hukum berupa undang- undang, perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta diatur dalam PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, PP No. 50 Tahun 2007, dan Perpres No.67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah.
Praktik kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam rangka pembangunan infrastruktur publik ternyata telah menjadi suatu kebutuhan yang mendasar di Indonesia dalam upaya mempercepat laju pembangunan (di daerah) terutama untuk mem- bangunkan sarana prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat seperti fasilitas pendidikan, rumah sakit. pasar dan fasilitas umum lainnya.