Sejak tahun 1932 hingga 1988, militer telah memainkan peran dominan dalam kehidupan politik Thailand. Elit militer pula yang menjadi penentu utama politik luar negeri Thailand yaitu seperti halnya penanganan isu-isu politik luar negeri seperti konflik diwilayah perbatasan, pembelian senjata, penyusunan anggaran belanja militer, dan pengelolahan bantuan militer itu ditanggani oleh para perwira militer.1 Karena inilah politik luar negeri Thailand tidak dapat dilepaskan dari konsepsi keamanan nasional negara tersebut mengingat tujuan politik luar negeri antara lain adalah memelihara dan mempertahankan keamanan nasional setiap bangsa. Sejak militer berkuasa di Thailand, konsepi keamanan nasional merupakan salah satu produk dari rejim militer yang berkuasa, sebagaimana rejim lain di Asia Tenggara, militer Thailand menjadikan kesatuan, stabilitas, tata tertib, dan disiplin sebagai nilai-nilai dasar yang menopang negara Thailand. Secara umum nilai-nilai tersebut mencerminkan watak otoriter rejim militer yang menentang pendapat atau kekuatan yang berlawanan dengan nilai-nilai dasar diatas.
Gerakan komunis di Thailand memperkuat argumentasi militer tentang pentingnya konsepsi keamanan yang mengutamakan stabilitas dan integritas wilayah nasional. Kemajuan komunisme paska terbentuknya Cina di bawah komunis merupakan alasan bagi rejim militer untuk menjalankan kebijakan politik represif. Hingga tahun 1982 pihak militer Thailand terus berusaha memainkan peran menentukan guna menumpas gerakan komunis.2 Militer sebagai satu-satunya lembaga yang berhasil membuktikan diri sebagai lembaga pembela bangsa. Masuknya kembali militer kedalam politik Thailand pada dasarnya dikarenakan dua hal yaitu yang pertama karena gagalnya sipil dalam menjaga stabilitas negara menjadi penyebab terjadinya kudeta militer tahun 2006. Militer kecewa terhadap pemerintahan Thaksin yang sejak awal tahun 2006 dirundung permasalahan legitimasi kekuasaan akibat merebaknya kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan money politics dalam upaya memenangkan kursi perdana menteri lewat pembelian suara dalam pemilu tahun 2006. Thaksin juga dituduh tidak nasionalis karena telah menjual saham The Shin Corp kepada Singapura dan ditambah adanya penjualan saham perusahaan keluarga yang dibebaskan dari pajak penjualan sehingga membawa keuntungan bagi keluarga Thaksin. Di samping itu, adanya restu dari raja juga merupakan faktor penting di balik adaanya kudeta ini.3
Penyebab yang kedua yaitu pasca terjadinya kudeta yang mana junta militer menepati janjinya untuk menyerahkan kekuasaan kepada sipil. Namun setelah itu militer Thailand tidak mampu menghindarkan diri dari penetrasi politik, seperti halnya pada pemilu pertama pasca kudeta banyak yang menilai militer memiliki andil besar dalam mendukung aksi-aksi aliansi rakyat untuk demokrasi. Kudeta tahun 2006 ini menjadi pemicu bagi militer untuk terlibat dalam situasi politik dan tidak melaakukan apa-apa bagi transformasi politik di Thailand. Ini berujung pada intervensi militer dalam dunia politik yang menjadi pangkal stabilitas Thailand.4 Intervensi militer ini berdampak pada beberapa hal yaitu yang pertama semakin meruncingnya friksi antara sosial-politik antara dua faksi utama dalam politik Thailand dan yang kedua yaitu intervensi politik kedalam dunia politik yang mengganggu demokrasi di Thailand dan meningkatkan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM serta melemahnya penegakan hukum.5
____________________
1Clark D.Neher, “The Foreign Policy of Thailand”, Wurfel and Burton, The Political Economic of Foreign Policy in Southeast Asia.
2Bambang Sucipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007.
3http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/jalan-panjang-demokrasi-thailand
4ibid
5 http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/jalan-panjang-demokrasi-thailand