Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan negeri kita tercinta berbahagia. Target penerimaan pajak tahun ini berhasil terpenuhi per 26 Desember kemarin dan menjadi catatan positif mengingat kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19.
Serta hal serupa terakhir terjadi tiga belas tahun yang lalu. Akan tetapi, kita tentu tahu bahwa ini belumlah cukup karena sampai hari ini kita masih berutang.
Agar ke depannya kebutuhan kita terhadap utang bisa berkurang, kita mengetahui beberapa usaha Pemerintah untuk menambah pendapatan negara melalui pajak.
Batal turunnya tingkat pajak korporasi, naiknya tingkat Pajak Pertambahan Nilai (PPN), naiknya batas atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengenaan pajak atas fasilitas dinas, dan munculnya lapis baru pajak pendapatan, inilah solusi yang dilirik.
Meskipun potensinya memang besar, hal ini berpotensi membuat keadaan ekonomi semakin sulit bagi semua kalangan dan negara ini menjadi kurang kompetitif di mata korporasi multinasional besar serta orang super kaya.
Akan tetapi, PPNBM mobil baru sebesar nol persen mau dipermanenkan selama TKDN di atas delapan puluh persen?
Jelas Anda akan sama bingungnya dengan saya. Meskipun rencana penghapusan PPNBM mobil baru bersyarat itu memang berpotensi meningkatkan gairah industri otomotif dalam negeri, apa yang terjadi jika sektor sisanya justru mengalami penurunan kemampuan finansial baik di sisi individu maupun korporasi?
Kantong Pemerintah memang berpotensi menebal, tetapi masyarakat kelas menengah dan bawah berpotensi semakin menangis bahkan hanya untuk menjalani hidup dari hari ke hari. Jika ada solusi yang lebih baik, ke depannya kita berharap tentu solusi ini bisa diterapkan.
Salah satu artikel yang belum lama ini saya baca di media tetangga mengusulkan pemberlakuan pajak warisan.
Meskipun terdengar bagus untuk "merampas" paksa harta orang kaya dan mengurangi kesenjangan ekonomi, orang-orang kaya biasanya akan lebih pandai bersiasat untuk menghindarinya dan lagi-lagi yang menderita adalah kalangan ekonomi menengah ke bawah.