SUDAH dua kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) divaksin. Tetapi, maaf aku belum siap divaksin. Proses vaksinasi secara nasional katanya untuk membebaskan rakyat dari serangan dan hantaman vaksin. Yuk, kita apresiasi. Sekarang pembelian vaksi yang kurang lebih Rp. 6 Triliun itu membuat aku curiga.
Jangan-jangan ini bisnis yang dilakoni pemerintah. Kelak ketika pemerintahan setelah Jokowi, anggaran sebesar ini wajib diusut tuntas. Sangat fantastik, jika dialokasikan demi sejahterakan rakyat pasti lebih bermanfaat. Sangat menyentuh. Dilansir dari berita Kompas.com, 4 September 2020, pemerintah menyiapkan Rp. 3,3 Triliun untuk uang muka atau down payment (DP) vaksin.
Aku masih saja ragu atas itikad baik pemerintah Jokowi. Terbersit dalam firasat dan logikaku bahwa pemerintah sedang bermain siasat. Rakyat disajikan drama panggung yang berseri jalan ceritanya. Setelah vaksin, apalagi?. Berhentilah bermain teka-teki, celotehku dalam hati.
Menengok pemberitaan media detik.com, 11 Januari 2021. Sejumlah vaksin dibeli pemerintah. Diantaranya, vaksin dari AstraZeneca dan Pfizer/BioNTech, vaksin Sinovac yang terbanyak, produsennya dari China. Novavax, vaksin Covax/Gavic. Genapnya 5 jenis vaksin, dengan gelontoran dana yang tidak sedikit. Kita harus jujur, Jokowi bicara mampu mengendalikan Covid-19, sungguh jauh dari realita.
Di tengah sibuknya vaksinasi, Presiden Jokowi meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Seperti yang terpotret dalam ulasan berita Kompas.com, 25 Januari 2021. Indonesia telah mengalami defisit ekonomi yang serius?. Pemerintah sudah seperti kehilangan akal. Butuh bantuan dana wakaf akhirnya. Publik tentu belum lupa soal dana Haji yang dipakai untuk pembangunan. Sekarang dana wakaf dibutuhkan.
Presiden Jokowi, rupanya masih malu-malu mengakui. Bahwasanya, pemerintahan yang dikendalikannya mengalami kemerosotan, terjadi degradasi yang luar biasa. Itu sebabnya, vaksin untuk jatahku dari uang rakyat kuberikan untuk Presiden Jokowi. Agar apa?, agar Presiden benar-benar sehat. Bisa fokus, terhindari dari Covid-19. Sehingga lebih kuat lagi menghadapi realita. Supaya lebih jujur kepada rakyatnya.
Benarkah pajak tidak cukup membiayai Negara, sampai-sampai gerakan wakaf ini dicanangkan?. Miris juga. Seolah-olah kita berada di era revolusi fisik. Padahal, sumber daya dan kekayaan kita melimpah. Mungkin pemerintah telah salah urus Negara. Atau bisa saja karena para koruptor kelas kakap masih belum diadili. Begitu memprihatinkan.
Gerakan Nasional Wakaf Uang, tidak lain adalah pemerintah 'mengemis'. Melempar handuk, tanda lemahnya, alhasil memohon pertolongan dan bantuan rakyat. Apakah juga selama ini Baznas kurang berkontribusi?. Pemerintah makin oleng dalam pengelolaan Negara.
Solusiku, Presiden Jokowi turun saja dari jabatannya, jika tidak mampu membawa rakyat meraih kesejahteraan. Itu korupsi Dana Bansos yang diduga menyeret parpol besar, silahkan dituntaskan. Jangan tebang pilih. Disinyalir, ada kaitannya juga dengan biaya untuk menang Pilkada Serentak 2020.
Tak perlu basa-basi. Rakyat butuh Presiden yang jujur, tunjukkan kejujuranmu Tuan. Bukan yang penuh tipu-tipu dalam berucap, Presiden bermental begitu yang dilaknat. Ketika Jokowi bukan presiden hasil tipu-tipu, mestinya postur Negara kita makin sehat. Rakyat yang miskin disejahterakan. Semua kebijakan Negara tidak mendatangkan petaka. Hari ini yang terjadi apa?, lihat saja sendiri. Vaksinasi juga rupanya belum transparan dilakukan. Indikasi kejar proyek masih tercium.
Vaksin bukan untuk menyehatkan, membebaskan rakyat secara permanen. Melainkan sekedar menjalankan mega proyek, ini yang ada dalam benakku tiba-tiba terpikir. Publik berharap Presiden Jokowi jujur menyampaikan apa yang terjadi, dan melilit Negara Indonesia tercinta.