Saya pernah membaca, salah seorang pengusaha media di Indonesia mengatakan Indonesia memiliki 3 permasalahan utama untuk mendongkrak kenaikan investasi---masalah yang akan kita hadapi cepat atau lambat.
Masalah yang pertama adalah ketersediaan tenaga kerja yang memadai, masalah kedua adalah infrastruktur, dan yang terakhir adalah masalah perizinan dan kepastian hukum. Ya, masalahnya banyak ya.
Masalah pertama dan kedua saling mempengaruhi. Si Poniyem contohnya, seorang profesor ilmu perkapalan sudah sejak lama meneliti struktur kapal. Sayangnya ia belum sekalipun ia melihat kapal---sebab daerah dan universitasnya yang miskin tidak mampu membangunkan kapal. Sampai kapan pun apa yang Poniyem miliki tidak akan berguna---kalau kata ahli bahasa seperti kera diberi kaca---tak berfaedah!
Pembangunan manusia dan tenaga kerja tanpa pembangunan infrastruktur adalah mimpi kosong. Pembangunan berbagai fasilitas industri tanpa mengakselerasi standar tenaga kerja Indonesia layaknya membangun sebuah fasilitas canggih tanpa tahu siapa yang bisa mengutilisasi. Jadi, pembangunan keduanya berkesinambungan. Yang satu tidak bisa ditinggalkan ketika yang satunya dikembangkan.
Masalah ketiga, yaitu kepastian hukum juga urgent untuk dicermati tetapi sayangnya masalah ini luar biasa ruwet. Urgent, sebab kita tentu tidak mau pembangunan infrastruktur yang sedang digiatkan saat ini nyatanya hanya berakhir sia-sia ketika tidak ada investor yang tertarik berinvestasi. Bagaimana pun, modal yang dikeluarkan harus kembali.
Bagaimana bisa kita membuka lahan tapi tidak ada yang menyewa? Ujung-ujungnya sama, nirfaedah! Saya katakan ruwet, ya karena ruwet. Ada banyak pihak yang terkait, otoritas seringkali tumpang tindih, dan saat kesalahan implementasi kebijakan terjadi, semua pihak enggan mengambil sikap.
Masalah kepastian hukum ini tidak hanya mempegaruhi investor dan pengusaha. Salah seorang pengusaha Indonesia, Sjamsul Nursalim contohnya yang sedang tersandung dengan masalah tidak adanya kepastian hukum di Indonesia setelah SKL BLBI yang ia terima digugat kembali oleh KPK. Sebagai langkah mencari keadilan, Sjamsul Nursalim ternyata menyurati Presiden Joko Widodo secara langsung. Tujuannya, untuk meminta pemerintah menjelaskan pada KPK bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi.
Otto Hasibuan, pengacara Sjamsul memaparkan, "Pemerintah harus berani memberikan keterangan kepada KPK tentang hal yang sebenarnya. Kami bukan minta pemerintah untuk intervensi tapi hanya minta klarifikasi bahwa kasus ini sudah selesai. KPK itu bagian dari pemerintah. Jangan sampai pemerintah sudah jamin tidak akan mengusut tapi diusut. Jangan sampai ada negara di dalam negara," seperti dikutip dari Republika.
Otto Hasibuan bukannya ingin pemerintah melakukan intervensi. Yang dicari Sjamsul saat ini sebenarnya adalah di mana posisi berdiri pemerintah di dalam kasus ini? Kepastian hukum adalah koentji, dan pemerintah hingga kini tidak bisa memberikan itu.
Yang lucu, pemerintah sendiri sudah dengan gamblang menyatakan SKL ini sah. Hal ini pernah disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.
"Itu sudah dibayar aset dan tunai sesuai kewajiban. Makanya SKL terbit. Pada prinsipnya ketika SKL terbit, maka itu sesuai dengan syarat dan ketentuan BPPN untuk menerbitkan SKL," ujar Isa seperti dilansir oleh Okezone. Pemerintah, menurut Isa, sebenarnya sudah konsisten dengan kebijakan yang diambil karena waktu itu obligor telah kooperatif dan mau menyelesaikan kewajiban, meski penegak hukum menilai terdapat indikasi kurang bayar.