Lihat ke Halaman Asli

Otoriterianisme Vs Demokratisasi, Kasus Mural Bernuansa Kritik Sosial yang Dihapus di Indonesia

Diperbarui: 18 Agustus 2021   08:00

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Otoriterianisme

Otoriterianisme adalah  wujud organisasi sosial yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan. Otoritarianisme biasa dinamakan juga sebagai paham politik otoriter, yaitu wujud pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. 

Tapi melihat pengkajian di Negara Indonesia, banyak kelompok yang menggiring opini bahwa kekuasaan yang terjadi di Indonesia sekarang dinilai sebagai negara otoriter dengan bungkus demokrasi.

Bungkus demokrasi sebagai bentuk kaidah hukum yang termuat dalam konsitutsi sebagai pemanis bagi negara Indonesia yang saat ini mengalami kegagalan dalam menyatakan pemuatan untuk keabsahan demokrasi yang sesungguhnya. 

Kembali lagi pada pengkajian di Indonesia sendiri, ketika seorang kepala pemerintah menjabat sebuah jabatan atas hasil Politik, maka secara esensi akan melibatkan hasil pendidikan politik pada fraksi partainya terhadap arti penting demokrasi yang didapat oleh kepala pemerintah saat mereka menjadi kader didalam partai politik tersebut.

Demokratisasi

Demokratisasi merupakan transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Transisi ini bisa terjadi dari rezim otoriter ke demokrasi menyeluruh, dari sistem politik otoriter ke semi-demokrasi, atau dari sistem politik semi-otoriter ke demokrasi. dari sini demokratisasi mendasarkan pada sebuah sistem yang terjadi di Negara untuk membangun kebebasan HAM terhadap sistem yang dibangun melalui konstitusi. 

Pentingnya demokratisasi dianggap mampu menekankan norma budaya, kepercayaan, dan toleransi yang mendasari demokrasi. Selain itu, demokratisasi juga dapat digunakan demi mencegah konflik, dan menguatkan hubungan budaya dan ekonomi antar negara-negara yang menganut sistem ini.

sistem demokrasi tersebut menjamin setiap warga negara untuk terlibat secara setara dalam kehidupan bernegara melalui hak yang dijamin. Sebuah negara tanpa peranan warga negara tidak dapat disebut negara.

 Kasus Mural Sebagai Kritik Sosial

Akhir-akhir ini kebebasan berpendapat di Indonesia sedang sangat sensitif dengan adanya pelanggaran yang katanya berpendapat melalui media sosial itu tidak diperkenankan apabila memuat unsur-unsur etis berpendapat. 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline