Setiap permasalahan yang menyangkut Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pasti terlihat membingungkan, itu kesan pertama yang di baca oleh seluruh masyarakat, pertama karena Pemerintah terlihat lamban dalam menyikapinya, dan kedua karena ahok merupakan teman dekat dari Megawati dan Jokowi sebagai kepala negara. Inilah yang memberikan kesan yang pada akhirnya memperlihatkan kelemahan-kelemahan pemerintahan.padahal pemerintahan itu tidak semestinya selalu berkeputusan di puncak tertinggi Presiden.semisal tentang Ahok yang sekarang menjadi polemik pantas aktif atau pantas di nonaktifkan.
Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menjawab tentang banyaknya multitafsir yang memang ada di UU pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014, bila kita mengacu kepada banyak pengamat dan banyak ahli hukum, maka yang terjadi adalah beribu-ribu perbedaan, karena kultur dan seragam para ahli itu berbeda menurut bagaimana cara memandangnya, di dalam soal ini juga saya sendiri menyebut "pandangan para ahli itu sendiri sudah merupakan sebuah multitafsir." dan di sini Mendagri tidak siap jauh-jauh hari dalam menyikapi masalah ini. saya menyebut keterlambatan Mendagri memberi keputusan untuk menyampaikan kepada media.
Saya lebih tertarik bahwa keputusan ini seharusnya hanya di level Mendagri, bukan menuju ke puncak tertinggi pemerintahan, karena yang menjadi atasan langsung mengenai ini adalah Mendagri, bukan Presiden, pendapat Mahfud MD yang mengatakan perlunya Perpu juga hanya akan melemparkan persoalan ini kepada Presiden. sedangkan seharusnya soal ini berhenti di titik Mendagri.
Jika Refli Harun, Mahfud serta yang lainya berbeda pendapat karena satu hal, mereka tidak berada di posisi Mendagri. apakah kita pernah berfikir jika mereka-mereka itu saat ini di posisi Mendagri.? di sini yang menarik adalah mengapa menteri-menteri Jokowi selalu berpendapat "ngambang" dan tidak tegas serta cepat dalam setiap keputusan. apakah mereka bukan ahlinya ataukah mereka ada beban lain yang kita tidak tahu. dan atau mereka dengan sengaja agar selalu berujung ke Presiden.
Tidak adanya Quick respon Inilah pada akhirnya yang membuat masyarakat melihat selalu Jokowi saja yang harus memenuhi penumpahan-penumapahan atas kinerja keputusan setiap menterinya, dalam soal ahok Mendagri seharusnya jauh hari sudah mampu untuk menganalisa, karena status ahok sebagai terdakwa tidak terjadi di saat selesai masa cuti kampanye. mengapa Mendagri tidak memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi jika Polemik Ahok ini berkelanjutan, karena keterlambatan inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat memberikan stigma negatif kepada Jokowi. dan mengatakan "Jokowi membela Ahok,"
Banyaknya menteri yang kurang responsif dalam menindaklanjuti permasalahan, itulah yang terjadi saat ini. dan pada akhirnya memaksa pengamat politik dan media untuk menerbitkan berita liar yang pada akhirnya menumpahkanya kepada Jokowi sebagai Presiden. inilah gejala yang menurut saya kurang baik di dalam system pemerintahan saat ini. apakah karena para menterinya banyak dari kalangan partai politik hingga membuat kondisi semacam ini. Mari berfikir.
Salam