Jakarta : Praktisi, Gouvernment dan Akademisi yang tergabung dalam berbagai assosiasi ISTMI (Ikatan Sarjana Teknik Manajemen Industri) dan PII (Persatuan Insinyur Indonesia) dan IRIJ (Institute of Research Indonesia Japan) berkolaborasi untuk menggelar workshop yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi ke pihak pemerintah yang disimpulkan melalui buku Indonesia Industry Update 2017.
Menurut Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit M. Sc, Komisaris Perkeretaapian Indonesia yanh juga Guru Besar di UGM dan ahli dibidang Infrastruktur, Utilitas dan Investasi mengatakan bahwa rekomendasi tersebut selain bertujuan memberikan advokasi kepada pemerintah soal bagaimana pengembangan industeri dalam negeri, yang lebih penting adalah untuk memberikan guideline kepada pelaku-pelaku industeri itu sendiri untuk melihat trend Industeri Indonesia kedepan.
"Saya rasa para pelaku usaha membutuhkan hal tersebut, Mereka bisa melakukan riset sendiri dengan mendapatkan informasi mengenai akan seperti apa proyeksi Industeri Indonesia ke depan." ujar Danang.
Danang yang spesifik membahas masalah Infrastruktur memaparkan "Sektor Infrastructure ini unik tidak seperti sektor industeri maupun sektor konsumsi karena infrastruktur kedudukannya sebagai industeri sendiri, dan Industeri Infrastructure ini diharapkan sebaga enabler atau sebagai pendorong tumbuhnya industeri-industeri yang lain".
Hal yang krusial tentunya masalah pembiayaan infrastruktur karena sumber-sumber dana yang digunakan akan berpengaruh kepada proses-proses industeri tersebut. Sumber-sumber dana, investor yang digunakan berasal dari asing tentu proses-proses keterlibatan tenaga-tenaga lokal tentu akan berbeda apabila pendananya atau investornya dari dalam negeri.
Bagi pelaku bisnis sendiri belum tampak adanya Kebijakan Pemerintah yang jelas untuk mempertemukan sumber-sumber pembiayaan dengan jenis-jenis infrastruktur. Dalam hal tersebut Danang mencontohkan masalah penggunaan power plant (pembangkit) yang pembiayaannya diperoleh dari dana asing tentunya tenaga kerja dan teknologinya diambil dari luar negeri semua. Sehingga industri komponen dalam negeri untuk pembangkit tidak akan tumbuh atau industeri kita tidak akan mampu mandiri.
Oleh karenanya diperlukan perhatian pemerintah untuk membuat kebijakan Affirmative Policy yang di design untuk membangkitkan produk dalam negeri serta perlu dirancang suatu kelembagaan yang pas untuk mengatur sumber-sumber pendanaan dengan jenis infrastruktur.
Didalam sektor Embassy galangan kapal kebijakan pemerintah sudah mulai terlihat dengan mengganti kebijakan membeli kapal menjadi kebijakan pembiayaan untuk mensubsidi atau operasi sehingga industeri ekonomi juga tumbuh.
Namun ada beberapa sektor yang spesifik, misalnya di Sektor Telekomunikasi saat ini marginnya sudah sangat kecil, sehingga orang berlomba-lomba untuk mencari biaya paling murah. Disisi lain industeri yang mendukung telekomunikasi seperti komponen, peralatan dan pemberdayaan lainnya didominasi dari negara China, tentunya tenaga kerja juga banyak yang berasal dari negara tersebut.
Pemberdayaan ini harus menjadi domain pemerintah untuk dapat membatasi paling tidak mendorong tenaga kerja-tenaga kerja Indonesia untuk bisa masuk ke industeri mereka. "Ini merupakan tantangan bagi pemerintah" ujar Danang.
"Infrastruktur selain penting bagi masyarakat, namun proses dalam membangun infrastruktur juga sangat penting. Keterlibatan komponen bangsa, bahan-bahan material sampai dengan tenaga kerjanya perlu didominasi dari lokal, sehingga dengan adanya keterlibatan masyarakat para pelaku industeri bisa bertahan lama.