Beranda media sosial penuh dengan orang-orang yang membicarakan sang petahana jauh hari semenjak KTP untuk Ahok, ada yang objektif, tak kurang yang berisikan hal yang tak santun. Sebenarnya, untuk pembangunan politik, semakin banyak yang peduli dengan politik, maka indeks partisipasi politik semakin baik. Partisipasi politik masyarakat sebagai salah satu syarat terciptanya tata kepemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE).
Sebagai warga non DKI, tentunya tidak mempunyai hak untuk memilih di sana. Tetapi karena Jakarta merupakan 'barometer' segala hal yang mungkin sudah mendarah daging di bangsa ini, terseret juga ingin memperhatikan.
Jika dipersempit lingkup permasalahan kenapa media sosial lebih ramai membicarakan pilgub DKI ketimbang pilgub/pilbup/pilkot daerah lain, secara sadar melakukan penelitian sederhana melalui mbah google. Tentunya penelitian ini tidak akurat, apalagi, tidak menggunakan rumus atau dalil-dalil yang rumit.
Pada tahun 2013, penduduk Indonesia sudah mencapai 248 juta penduduk lebih. Pengguna internet pada tahun tersebut mencapai angka lk. 38 persen dari penduduknya. Menurut data terbaca, untuk daerah DKI ada 3,6 juta penduduk, atau penduduk saat itu ada 9,9 juta jiwa, sudah lk. 35 persen.
Pada tahun 2014, meningkat pesat pengguna internet di Indonesia, sekitar 83,7 juta pengguna. Di DKI sendiri sudah mencapai 5,6 juta pengguna internet. Penduduk DKI tahun tersebut 10 jt an berarti sudah 56 persennya.
Jika peningkatan pengguna internet di DKI stabil 20 persen per tahun, maka pada tahun 2016 ini sudah sekitar 96 persen.
Tak aneh jika media sosial penuh dengan berita pilgub DKI.
Alhasil, saya yang terdaftar di DPT Kota Tasikmalaya, tergerus dengan berita pilgub DKI. Itu baru dari media sosial, belum dari variabel mass media elektronik dan lainnya.