Oleh Veeramalla Anjaiah
Baru-baru ini, Republik Rakyat China (RRC) mengirimkan dua nota diplomatik "rahasia" kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk memprotes tindakan Indonesia, menurut seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Salah satunya tentang penghentian kegiatan pengeboran di Blok Tuna Indonesia di Laut Natuna Utara karena wilayah tersebut milik China. Yang kedua tentang latihan militer Perisai Garuda bersama Amerika Serikat di Indonesia baru-baru ini.
"Itu [surat] agak mengancam karena merupakan upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda sembilan garis mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut," ungkap Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari National Partai Demokrat (Nasdem), kepada Reuters belum lama ini.
Kementerian Luar Negeri Indonesia belum mau berkomentar soal dua nota protes dari China ini.
"Setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat pribadi dan isinya tidak dapat dibagikan," kata Teuku Fiazasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri, kepada wartawan.
Kedutaan Besar China di Jakarta, Kementerian Luar Negeri China dan Kementerian Pertahanan China di Beijing tidak berkomentar tentang nota diplomatik tersebut.
Namun, menurut Farhan, Indonesia memang mengirimkan respon keras kepada China.
"Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," ujar Farhan kepada Reuters.
Masalah saat ini dimulai pada akhir Juni, ketika rig semi-submersible, Noble Clyde Boudreaux, yang bekerja untuk Harbour Energy, tiba dan mulai mengebor dua sumur appraisal di blok Tuna Indonesia, yang terletak sekitar 140 mil laut di utara Natuna Besar. Operator Blok Tuna adalah Premier Oil dan perusahaan energi milik negara Rusia Zarubezhneft.