Praktik perencanaan wilayah dan kota di Eropa pada generasi tahun 1980-an berfokus pada skala proyek, terutama untuk menghidupkan kembali bagian kota dan wilayah yang kumuh dan hal-hal yang terkait peraturan penggunaan lahan.
Tetapi pada akhir abad ini, upaya baru sedang berlangsung di banyak bagian Eropa untuk menghasilkan perubahan strategi yang lebih baik untuk perencanaan kota, subkawasan, dan wilayah.
Perencanaan wilayah dan kota diharapkan dapat mengartikulasikan logika spasial yang lebih koheren dan terintegrasi untuk peraturan penggunaan lahan, perlindungan sumber daya, dan investasi dalam regenerasi dan infrastruktur.
Pada perkembangannya, fokus perencanaan menyentuh aspek hubungan spasial wilayah sebagai cara yang lebih menjanjikan dan lebih efektif untuk mengintegrasikan agenda kebijakan ekonomi, lingkungan, budaya, dan sosial yang mempengaruhi lokalitas.
Hal ini berarti membawa potensi untuk “penskalaan ulang” isu agenda dari tingkat nasional atau negara bagian sampai tingkat kota.
Penataan kawasan Reichtag di Kota Berlin, Jerman yang didesain sangat nyaman bagi pengunjung. Sumber: Dok. Pribadi Andi Setyo Pambudi
Eropa menerapkan pendekatan perencanaan ekonomi wilayah. Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan tata ruang harus berhubungan dengan upaya mencapai tujuan sosial dan ekonomi secara luas, khususnya yang menyangkut perhatian terhadap ketimpangan wilayah terkait kesejahteraan, ketenagakerjaan, serta kondisi sosial.
Pemerintah pusat memainkan peran signifikan untuk mengelola tekanan pembangunan di seluruh negeri, serta pengelolaan investasi sektor publik.
Oleh karena itu, perencanaan tata ruang dengan pendekatan ekonomi wilayah ini tidak dapat dipisahkan dari isu-isu perkembangan nasional dan wilayah.
Peran pemerintah regional dan pusat sangat penting dalam mengkoordinasikan dan medorong proses pembangunan.