Mengikuti pemberitaan bagaimana Presiden Joko Widodo menumpahkan kemarahannya perihal penanganan pandemi Covid-19, terbersit adanya kondisi ketidakefektifan pemangku kepentingan melakukan kerjasama dalam menghadapi tantangan dan ancaman bagi kesehatan publik tersebut. Anggaran tersedia, sumber daya manusia tersedia, regulasi tersedia namun kita semua masih tidak cukup berdaya membendung pagebluk. Sampai hari ini, 2 Juli 2020, grafik Covid-19 belum juga menunjukkan tanda-tanda bakal melandai. Dikutip dari laman worldometer per tanggal 30 Juni 2020, tercatat 1.293 kasus baru.
Kasus Covid-19 yang belum juga melandai (sumber: www.worldometer.info, diakses 02/07/2020)
Jika kita mengamati bagaimana pemerintah menyiapkan bermacam kerangka regulasi untuk membendung pagebluk, kita dapat menyoroti kemungkinan bahwa sumber daya melimpah tidak akan efektif ketika tidak tereksekusi dengan optimal. Salah satu kata atau istilah yang sering menjadi kata kunci dan pintu masuk dalam menggambarkan keruwetan pelaksanaan di lapangan adalah kata "koordinasi". Pengamat dengan beragam latar belakang barangkali akan menggunakan kalimat "lemahnya koordinasi", "ego sektoral yang masih kuat dan menghambat sinergi", "kapasitas dan kompetensi aparat" yang semuanya akan dirangkaikan sampai menjadi simpulan dengan imbuhan kata sifat "lemah".
Mari gunakan sudut pandang yang positif dengan menghapus pikiran bahwa dalam pelaksanaan dan pemanfataan semua sumber daya itu ada pihak-pihak yang menangguk di air keruh. Dengan sudut pandang bermuatan positif akan lebih bermanfaat kalau kita mencoba menelusuri kenapa "koordinasi" itu sulit mewujud menjadi aksi.
"Koordinasi" adalah kata yang sangat sering diucapkan, namun tidak cukup banyak dijelaskan kenapa koordinasi tidak mewujud dalam implementasi di lapangan. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena tidak cukup rincinya penjabaran aspek-aspek yang akan menentukan atau mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Alih-alih menyederhanakan gambaran, seringkali kata "koordinasi" dibaurkan dengan istilah lain yang dipandang memiliki makna sama seperti cooperation, coherence, collaboration, integration, convergence dan banyak lagi lainnya yang dalam Bahasa Indonesia memang agak sulit ditemukan padanan katanya.
Yang tersisa kemudian adalah even pertemuan koordinasi seringkali menjadi forum tanpa kesepakatan yang mengikat. Adagium bahwa koordinasi mudah diucap tapi sulit dikecap apalagi diterapkan tanpa sadar kemudian sering menjadi cara untuk membenarkan kondisi yang terjadi. Pada sisi lain dampak dari koordinasi yang tidak berjalan sering juga dikeluhkan karena adanya target yang tidak tercapai atau masalah tak kunjung terselesaikan.
Meningkatnya kemampuan teknis dan profesional para aktor, yang mengarah kepada spesialisasi dengan segala penguatannya, menurut Bouckaert et.al (2010) dalam bukunya The Coordination of Public Sector Organizations, Shifting Patterns of Public Management, tanpa direkatkan oleh koordinasi yang kuat akan menghasilkan gaya sentrifugal yaitu kecenderungan untuk bergerak menjauh dari titik pusat.
Saya mengasumsikan titik pusat itu yang dimaksud Presiden sebagai "perasaan yang sama", yang ketika setiap sektor (baca kementerian/lembaga) semakin larut dalam spesialisasi masing-masing, perasaan yang sama sebagai "pusat" itu semakin dijauhi.
Pertanyaannya kembali kepada kenapa gaya sentripetal, gaya yang menarik ke arah pusat, tidak atau belum cukup kuat menahan kecenderungan gaya sentrifugal itu? Lebih lugasnya kenapa koordinasi tidak cukup kuat mewujud dalam implementasi?
Kondisi yang harus terpenuhi dalam koordinasi yaitu penyesuaian antara para aktor untuk mendapatkan kepastian kegiatan setiap organisasi dapat berjalan. Aktor dalam pengertian ini adalah mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya kelak.