Oleh Amidi
Pasar dan atau pelaku pasar sangat rentan dengan kondisi yang tidak kondusif, karena kondisi yang tidak kondusif akan mengganggu kelancaran jalannya pasar yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian yang baik akan mendorong variabel-variabel ekonomi menjadi baik. Dengan kata lain, jika kondisi kondusif, maka harapan kita terhadap perbaikan angka-angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, penganguran, pendapatan dan lainnya akan mudah terwujud.
Namun, jika kondisi tidak kondusif, maka sebaliknya akan terjadi sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi akan melambat, inflasi akan terus meningkat, pengangguran terus bertambah, pendapatan terkoreksi dan aktivitas ekonomi lannya pun akan ikut terganggu.
Masih Akan Berlanjut?
Bila di simak dinamika yang berkembang, sepertinya kekisruan yang terjadi di negeri ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Masing-masing pihak yang menciptakan kekisruan tersebut sama-sama tetap bertahan dan saling mempertahankan diri. Ditambah lagi kasus-kasus baru yang terus menyusul, entah itu ada kepentingan politik atau tidak, entah itu memang ada unsur niat baik untuk memperbaiki kondisi negeri ini atau tidak, yang jelas kekisruan-kekisruan yang terjadi sepertinya enggan "berkahir".
Kasus yang menyangkut persoalan "krededibilitas" lembaga pendidikan (PT) bergengsi di negeri ini yang tak kunjung usai ditambah lagi kasus baru sebagai rentetan kasus yang sudah ada, memang jauh sebelumnya kasus tersebut sudah diangkat, karena tak kunjung usai, maka kasus tersebut dilanjutkan mereka. Apalagi mengingat kasus ini sepertinya "jalan ditempat", walau pun ada upaya untuk menyelesaikannya, namun masih "lamban". Apalagi kasus ini menjadi polemik yang tidak berujung ditambah ada pihak yang bertahan dan mempertanakan, namun tidak membuatnya tuntas.
Kasus pergantiaan petinggi negeri ini yang penggantinya akan menunjukkan "jati diri-nya" dengan mengumbar berbagai kebijakan yang diyakini beliau dapat memperbaiki kondisi ekonomi negeri ini. Sehingga muncul suatu kebijakan yang bombastis, padahak tidak sedikit yang mewanti-wanti kebijakan tersebut akan mengalami nasib yang sama seperti kebijakan pada tahun 1998 lalu, kridet macer, BLBI di korupsi, yang jelas kebijakan ini sudah mulai bergulir.
Ditambah lagi kasus, korupsi yang tak kunjung tuntas, lamban dan sepertinya sulit untuk secara cepat untuk diselesaikan. Entah apakah kasus korupsi tersebut karena menyangkut masalah agama, entah karena kasus tersebut melibatkan banyak pihak dan terindikasi melibatkan mantan petinggi negeri ini, yang jelas kasus korupsi yang sedang ditangani terus bergulir dan belum menemukan titik akhir.
Belum lagi kasus korupsi yang sudah lama yang sampai saat ini belum juga tuntas, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, baik yang dilakukan oleh petinggi-petinggi yang sedang berkuasa maupun petinggi-petinggi yang sudah habis masa kekuasaannya atau yang sudah tidak mempunyai "taji" lagi..
Tidak hanya itu, kasus penyampaian aspirasi yang terus bergulir pun ikut mewarnai "gangguan" kondisi perekonomian negeri ini. Memang penyampaian aspirasi tersebut sangat diperlukan dalam rangka menyadarkan atau mengikis perbuatan kesewenangan-wenangan atau kezoliman yang dilakukan para pihak, namun karena para pihak yang menerim aspirasi tersebut tidak dengan serta merta akan menyetop tindakannya atau perbuatannya yang tidak diinginkan tersebut, maka penyampaian aspirasi dalam bentuk demo pun terus bergulir.
Ada demo yang dilakukan mahasiswa dan atau rakyat yang menuntut hentikan tunjangan yang bombastis dan pemberian pembayaran pensiun kepada orang yang mewakili mereka (DPR), ada demo dari saudara kita yang berpropesi sebagai penjual jasa transportasi (ojek online), ada demo dari unsur buruh. Kesemua komponen yang melakukan demo tersebut sudah melakukan demo berkali-kali.
Baru-baru ini mereka demo di depan gedung KPK untuk menyuarakan agar petinggi KPK juga memproses anak negeri ini yang terindikasi korupsi tanpa pandang bulu. Tidak tanggung-tanggung, mereka meminta KPK memproses indikasi/diduga korupsi yang diduga melibatkan "dia" (lihat tempo.co, rmol.id, tribunnews, 02 Okober 2025).
Kemudian program perbaikan gizi untuk anak negeri ini yang masih duduk di bangku sekolah dalam bentuk Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimbulkan kasus keracunan makanan dan sampai ada yang meninggal dunia pun belum tuntas. Entah apakah keracunan murni dari unsur kandungan makanan atau ada unsur lain, yang jelas berita tentang kasus keracunan ini gencar dan viral, ditambah lagi ada berita bahwa diduga ada unsur sabotase. MBG di SD Negeri Siswodipuran Boyolali terpaksa batal dilaksankan, yakni sebanyak 189 porsi makanan yang sudah disiapkan ditarik kembali oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah muncul dugaan sabotase. (Lihat kompas.com, 29 September 2025)
Stop Kekisruan !
Memang dari demo-demo yang dilakukan anak negeri ini tersebut, memang masih belum mengganggu pasar dan atau pelaku pasar secara signifikan, hanya ada ketakutan/kecemasan kecil saja, dimana pada tanggal 1 September 2025 yang lalu, pasar dan atau pelaku pasar sempat "tiaraf", kegiatan transaksi di pasar dihentikan, pelaku pasar atau pelaku bisnis me-wanti-wanti kalau terjadi "peristiwa" seperti tahun 1998 lalu, sehingga mereka dengan serta merta tidak mejalankan aktivitas bisnisnya pada saat itu.