Kali ini saya sepakat dengan pernyataan Komnas HAM, bahwa OTSUS (Otonomi Khusus) Papua perlu diteliti akibat keberhasilan pengacauan KKB (Kelompok Kejahatan Bersenjata) di Distrik Beoga, kabupaten Puncak, Papua. Dimulai dari pembakaran 3 gedung sekolah, menembak mati 2 guru SMP asal Tanah Toraja (Sulsel), membakar sebuah helikopter yang sedang diperbaiki, mengungsikan 46 orang dari daerah teror KKB dan sampai dengan Bupati Puncak minta bantuan jaminan keamanan kepada pihak keamanan Papua untuk melindungi kehidupan para guru dan tenaga medis. Belum hilang ingatan tentang teror itu, di distrik Ilaga (juga di kabupaten Puncak), seorang pengemudi ojek ditembak mati KKB. Penduduk pun segera bersiap mengungsi, meski Pemda setempat minta untuk tidak melakukannya.
Yang menarik adalah pernyataan Kapolda Papua (disiarkan lewat TV), bahwa "kabupaten Puncak itu sejak tahun 2018 memang dikuasai oleh KKB tersebut". Pernyataan yang menimbulkan pertanyaan, apa maknanya. Masalahnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang situasinya sekarang. Kalau dikuasai KKB, berarti bukan menjadi kawasan NKRI. Berarti, aparat keamanan kita disana angkat tangan. Insiden-insiden yang terjadi menjelang dan di hari Paskah dan disusul menjelang bulan Ramadhan di tempat itu nampaknya momennya sudah dirancang pimpinan KKB itu. Atau oleh penasehatnya di luar Papua.
Jadi, pernyataan Komnas HAM untuk meneliti kembali Otsus Papua, bukan hanya menyangkut kerugian jiwa/harta, tetapi pengadaan dana khusus Pemerintah Pusat dalam jumlah sangat banyak untuk pembangunan segala sektor provinsi itu. Pertanyaannya tentu menyangkut: untuk apa duit itu dipergunakan dan kemana dibagikan? Keraguannya, untuk melindungi ketentraman dan kesejahteraan masyarakat kabupaten itu saja yang berwajib kita tidak bisa menjaminnya. Kurang waspada atau tidak waspada? Kurangnya kemampuan intellijen setempat sehingga kebobolan? Kurangnya personil melawan lebih kurang 40 anggota KKB setempat sehingga harus didatangkan kesatuan Detasemen Brimob Jakarta?
Kematian dua orang guru SMP itu jadikanlah catatan menyedihkan. Bukan dalam jumlahnya, tetapi peran guru bagi masyarakat terpencil, terutama generasi muda di Papua. Sebab tidak sembarangan mendapatkan guru bertekad untuk mendidik pengetahuan/kemajuan generasi muda Papua ditempat terpencil. Kota-kota cilik dipuncak pegunungan yang diramaikan oleh pesawat-pesawat kecil (milik perusahaan-perusahaan swasta, terutama Susi Air) di lapangan terbangnya dan berlokasi terpencil dipuncak pegunungan berawan dan berkabut tebal serta menjadi tantangan keberanian para pilot pesawat-pesawat terbang itu, seharusnya benar-benar menjadi salah satu kebanggaan kemampuan Pemerintah kita. Mengapa? Karena di daerah yang sangat terpencil seperti Beoga/Puncak dan Ilaga yang puncak gunung dan selalu berkabut serta berawan gelap itu, punya kota berpemerintahan NKRI.
Dalam Kompasiana bulan lalu, saya menulis mengenai aktivitas KKB di Puncak Jaya yang telah merusak maupun membawa maut diperbandingkan dengan operasi penangannya, dicari siapa yang patut mendapat tepuk tangan selaku pemenangnya. Barangkali kalau di Nederland masih ada pengikut Kapten KNIL Westerling yang sekitar tahun 1948-an membantai ratusan ribu rakyat Sulsel atau sisa anggota parpol kanan yang dulu mempertahankan Papua jadi bagian Nederland, tentu akan bersorak gembira atas "kemenangan" KKB di Papua itu. Sedangkan para pencinta NKRI, sakit perasaan dipecundangi KKB Papua itu. Kita maklum, medannya memang berat. Bukit, jurang, hutan lebat Tetapi itulah medan pertempuran yang harus dihadapi oleh aparat keamanan kita, baik Polri maupun TNI yang di Papua dan di Jakarta. Juga diperkirakan ada beban unsur politis. Apa yang kita tunggu sekarang adalah kabar gembira: KKB dalam bentuk pengacaunya dan aspek politisnya berhasil dilibas habis bersama pengikutnya! Kalau demikian halnya, ada sebagian jawaban: untuk apa antara lain duit OTSUS itu guna menjawab pernyataan dari Komnas HAM itu!