Lihat ke Halaman Asli

Ajinatha

TERVERIFIKASI

Professional

Adanya Pemantau Pemilu Internasional Menguntungkan Jokowi dan KPU

Diperbarui: 22 Maret 2019   17:33

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Foto: Tempo.co

Adanya rencana Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengundang lembaga pemantau internasional untuk memperbaiki jalannya pemilihan umum (Pemilu) 2019 .

Rencana ini didasari oleh beberapa hal yang dianggap aneh selama menjelang pelaksanaan Pemilu dan selama masa kampanye. Seperti yang dikatakan Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Fery Julianto,

"Potensi kerusuhan itu di depan mata. Jika ini tidak dianggap sesuatu yang serius oleh penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu," kata dia.

"Kami akhirnya menyetujui, kami akan mengundang pemantau pemilu dari luar untuk menyetujui pelaksanaan pemilu 2019," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/12).

Ide ini layak diapresiasi sebetulnya, kalau memang tujuannya untuk mengeliminir potensi terjadinya berbagai kecurangan. Artinya penyelenggaraan Pemilu turut dipantau oleh pihak asing, jelas ada hal yang positif baik bagi KPU dan Bawaslu, juga bagi Jokowi.

Selama inikan secara terang-terangan, Kubu Prabowo-Sandi selalu mengeluarkan ancaman, jika Pemilu curang, KPU bersikap tidak Adil, maka kubu Prabowo-Sandi akan menggeruduk KPU, dan menolak hasil Pemilu 2019.

Amien Rais sendiri pernah mengeluarkan pernyataan, kalau diduga banyak kecurangan, maka dia akan paksa Prabowo untuk mengundurkan diri. Selain itu beberapa elite BPN pun pernah mengatakan, Prabowo hanya bisa dikalahkan oleh kecurangan.

Dengan adanya pemantau Internasional, sangat mungkin bisa menjadi saksi Mata, bahwa Pemilu yang diselenggarakan bersih atau tidaknya. Artinya tuduhan terhadap KPU, dan Kubu Jokowi berlaku curang tidak lagi bisa dilontarkan, jika pada kenyataannya Prabowo-Sandi kalah.

Hanya saja, seberapa jauh pihak pemantau Internasional bisa mencampuri urusan Pemilu di Indonesia. Apakah mereka memiliki hak sebagai wasit Pemilu dinegara kita yang sangat berdaulat dalam hal penyelenggaraan Pesta demokrasi.

Seperti yang dilansir CNN Indonesia, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini heran dengan rencana kubu Prabowo-Sandi. Titi membandingkan kondisi respons terhadap dinamika saat Pemilu antara Indonesia dengan Bangladesh.

"Inilah uniknya Indonesia, jika di Bangladesh mereka menyambut dinamika internal dengan mempersulit kedatangan pemantau internasional," kata dia.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline