Perkembangan teknologi saat ini berkembang cukup pesat,dengan adanya teknologi memberikan kemudahan pada setiap orang untuk mengakses semua informasi dengan mudah dan cepat . Meski begitu belum banyak desa yang memanfatkan teknologi khususnya dalam pengelolaan dana desa.Indonesia Coruption Watch (ICW) menginformasikan bahwa dari tahun ke tahun tindak korupsi dana desa mengalami peningkatan.
Adanya peningkatan tersebut jika tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik akan menjadi salah satu faktor pemicu tindak kecurangan dalam pelaporan keuangan baik fraud maupun penyelewengan dana.Disamping itu kurang terbukanya perangkat desa atas pengelolaan keuangan desa juga menjadi sorotan di tengah masyarakat.Mengingat dana desa yang diterima cukup besar ,pemerintah desa perlu menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja dalam proses pengelolaan .
Salah satu pemerintahan yang berhasil mengembangkan sistem informasi adalah Kabupaten Banyuwangi dengan istilah nama sistem"E-Village Budgeting". Sistem E-Village Budgeting ini berpedoman pada Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten Banyuwangi.
E-Village Budgeting adalah sistem penganggaran desa terintegrasi dalam jaringan alias online. Sistem E-Village Budgeting merupakan program untuk menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa.
Terdapat tiga tahap dalam e-village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi yaitu perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.Implementasi dari sistem e- village budgeting berpengaruh dengan tranparansi keungan.
Dalam penggunaannya sistem e-village budgeting akan membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tersebut.Oleh karena itu untuk memudahkan dalam penggunaan sistem e-village budgeting diperlukan pelatihan yang ditunjukkan kepada aparatur desa yang berpartisipasi dalam pengoperasian pengelolaan dana desa.Perangkat desa yang memiliki tugas dalam pengoperasian sistem,selain dituntut menguasai bidang akuntansi juga diharuskan memahami teknologi.
Hal ini bertujuan agar tercapainya keberhasilan dalam penggunaan sistem.Pemerintah dikatakan berhasil mendapat predikat tata Kelola yang baik jika merealisasikan prinsip adil,terbuka,dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan(Sriwijayanti,2019)