Hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah yang bersifat mengatur untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan Perdata dikenal sebagai pengaturan hak, harta benda serta yang kaitannya dengan hak perseorangan, atau dikenal juga dengan istilah privat
Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur tentang hal-hal privat atau hal yang menyangkut kepentingan perseorangan saja. Mengingat aturannya hanya bersangkutan dengan kepentingan perseorangan, maka hukum perdata termasuk ke dalam jenis hukum privat yang didasarkan beberapa asas.
Untuk mengetahui apa saja asas hukum perdata, simaklah ulasan singkat berikut.
Asas Hukum Perdata dalam KUHPer
Mengutip dari jdih.jogjakota.go.id (diakses pada 17/11/21), hukum perdata pada awalnya dikenal dengan sebutan Burgerlijk Recht, yakni hukum yang meliputi hal privat materil atau kepentingan perseorangan yang didasarkan pada ketetapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam KUHPer itu pulalah kemudian dijelasakan tentang macam-macam asas hukum perdata.
Dikutip dari buku Hukum Perjanjian: Asa Proporsionalitas dalam Kotrak Komersial, Agus Yudha Hernoko, dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ataupun menurut UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law), terdapat lima macam asas hukum perdata, diantaranya ialah sebagai berikut:
Asas Kebebabasan Berkontrak
Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPer yang menyatakan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan asas hukum perdata ini, maka setiap pihak memiliki kebebasan untuk melakukan hal berikut:
- Membuat atau tidak membuat perjanjian/kontrak
- Mengadakan perjanjian dengan siapapun atau pihak manapun.
- Menentukan isi kontrak/perjanjian, pelaksanaannya, ataupun persyaratannya
- Menentukan bentuk kontrak/perjanjian secara tertulis ataupun lisan.
Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai asas bahwa segala jenis perjanjian haruslah ditepati. Perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karena itu isi perjanjian haruslah dihormati mengingat subtansinya sangat penting selayaknya undang-undang yang mengikat pihak-pihak terkait.
Asas Konsensualisme