Belajar dari Kegiatan Sehari Bersama Masyarakat Desa

Anda tahu, di wilayah saya soal administrasi kependudukan atau Adminduk tak pernah selesai. Mulai dari masalah buat KTP, rekam wajah, akte, perubahan data dan sebagainya. Ironisnya, masalah ini pasti merembet pada kebutuhan lain yang juga penting. Macam buat rekening Bank, reservasi hotel, nikah di KUA, melamar kerja dan kegiatan lain yang tak bisa jalan kalau tidak ada Adminduk.

Kritik kadang ditujukan kepada lembaga terkait. Yakni Kementerian dalam Negeri khusunya Dirjen Dukcapil untuk tingkat nasional. Sementara di daerah adalah Dinas Kependudukan. Namun tak sepenuhnya juga lembaga-lembaga ini bisa disalahkan. Warga masyarakat sebagai pengguna Adminduk juga bersalah. Mengapa, karena ada kebiasaan mau ngurus Adminduk saat sudah kepepet.

Ya benar. Ketika sesuatu dianggap penting, maka apapun akan dilakukan. Tapi kalau tidak, taruh dulu tak perlu di gubris. Anggapan sebagian masyarakat soal Adminduk juga begitu. Adminduk belum dianggap penting kalau tidak dibutuhkan. Baru panik manakala hendak urus sesuatu lalu diharuskan ada identitas diri. Tak tahunya, KTP ternyata hilang misalnya. Dan rupanya belum sempat minta penggantian ke kantor Dispenduk setempat.

Warga Peserta Layanan Adminduk Pada Program SBMD, Foto Dokpri

Akhirnya datang ke Dispenduk pada posisi terdesak. Sementara penggantian atau pembuatan Adminduk baru, harus melalui beberapa proses. Tak bisa selesai detik itu juga. Belum lagi antrian cukup panjang. Jadinya stres. Menunggu lama, dianggap pelayanan Dispenduk lemot. Padahal yang terjadi sebenarnya ya karena kesalahan sendiri. Coba dari awal di urus, tentu ketika diperlukan langsung ada.

Karena tak sabar, lalu nyuruh orang atau calo. Ya namanya juga nyuruh, tentu harus ada biaya. Minimal uang transportasi buat beli bensin. Setelah Adminduk selesai di urus oleh calo, lalu koar-koar di luaran sana. Bahwa pembuatan Adminduk di Dinas yang semestinya gratis, ini malah harus bayar. Yang salah lalu pemerintah. Bukan diri sendiri.

Mencermati berbagai masalah Adminduk, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Kabupaten Bondowoso kemudian berpikir cari solusi. Fraksi PKB berpendapat, bagaimanapun juga masalah Adminduk harus dicarikan solusi. Karena ada hubungan dengan kebutuhan prinsip rakyat. Lalu tercetuslah ide untuk mengadakan kegiatan yang diberi judul “Sehari Bersama Masyarakat Desa”. Saya singkat menjadi SBMD.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kab. Bondowoso Saat Memberi Sambutan Pada Kegiatan SBMD, Foto Dokpri

Kebetulan pada kegiatan SBMD hari ini, Rabu tanggal 2 Agustus 2023 saya mendapat undangan untuk hadir. Saat memberi sambutan, ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bondowoso Haji Tohari menjelaskan, bahwa program SBMD merupakan inisitatif Fraksi PKB untuk mendekatkan Dispenduk sebagai mitra Fraksi, agar langsung melakukan layanan Adminduk ketengah masyarakat secara langsung.

Pada intinya, kegiatan SBMD adalah menarik Dispenduk untuk turun kebawah jemput bola, guna mengatasi segala macam bentuk masalah Adminduk yang dialami oleh masyarakat. Jadi, kalau biasanya rakyat yang datang ke Dispanduk, kali ini dibalik oleh Fraksi PKB. Dispenduklah yang harus datang menemui masyarakat. Atau dengan kata lain, Dispenduk membuka Layanan Keliling. Mirip apa yang dilakukan oleh Samsat dalam soal bayar pajak kendaraan bermotor.

Lalu apa saja yang dilayani oleh Dispenduk pada kegiatan SBMD dari Fraksi PKB itu..? Ya semua bentuk atau jenis data administrasi yang ada hubungan dengan kependudukan. Seperti KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Identitas Anak, Perubahan atau Perbaikan data, kepemilikan data melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital, rekam wajah dsb.

Ilustrasi Saat Pemeriksaan Berkas Pada Kegiatan SBMD, Foto Dokpri

Dan pastinya, semua bentuk dan jenis layanan tersebut gratis. Masyarakat tak sepeserpun perlu keluar biaya. Kecuali untuk keperluan diri sendiri, macam beli bensin datang ke tempat acara, foto copy berkas dsb. Mengapa bisa gratis, karena biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam APBD yang di usulkan lewat Pokir semua anggota Fraksi PKB DPRD Bondowoso.

Sekedar info, program kegiatan yang tertuang di APBD secara formal datang dari dua jalur. Pertama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Dan kedua dari jalur Pokir, yang merupakan singkatan dari Pokok-pokok Pikiran. Hak mengajukan Pokir termasuk kebutuhan besaran anggaran dimiliki oleh setiap anggota legislatif, tak terkecuali juga para anggota Fraksi PKB.