Beberapa hal yang disodorkan rekan akademisi hukum, bila berkenan baiknya direnungkan dan dipahami terkait pelaksanaan Pemilu atau Pilpres antara lain :
1. Oliver Wendell Holmes, mantan Hakim menyatakan :
‘Keadilan bukan hanya hasil akhir, keadilan akhir merupakan hasil dari proses awal. Jika dari permulaan dikesampingkan proses yang semestinya, hasil akhirnya adalah bukan keadilan’.
2. Kemudian prinsip hukum dan keadilan menyebutkan bahwa :
‘Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain - nemo commodum capere potest de injuria sua propria’.
3. MAKA TIDAK SATUPUN PESERTA PESTA DEMOKRASI YANG BOLEH DIUNTUNGKAN AKIBAT TERJADINYA PELANGGARAN KONSTITUSI DAN PRINSIP KEADILAN.
4. Mahkamah Konstitusi secara formil maupun materil, bila melihat telah terjadi pelanggaran pemilu yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara secara keseluruhan maka Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan tertib hukum dan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
Terkait dengan hal diatas ada baiknya juga kita kutip kembali pernyataan salah satu saksi ahli yang bersidang di Mahkamah Konstitusi Yusril Ihza Mahendra (YIM) hari ini bahwa (okezone.com) :
1. MK ditantang YIM agar MK bisa lebih dalam lagi menangani kasus gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk bisa memutus perkara yang diajukan pemohon
2. MK saat ini hanya bekerja pada batas penghitungan angka-angka hasil rekapitulasi pemilu dan tidak menyentuh pada masalah substansi pemilu
3. Di Thailand MK bisa mengatakan MEMBATALKAN PEMILU dengan alasan pemilu itu cacat secara hukum dan konstitusi