Belum genap sepekan setelah Tragedi Kanjuruhan, PSSI tampak bergerak cepat. Pada Selasa (4/10) Komdis PSSI akhirnya mengumumkan sanksi untuk Arema FC.
Dalam rilisnya, PSSI menjatuhkan sanksi larangan bermain di kandang, bertanding tanpa penonton hingga akhir musim, dengan radius 250 kilometer dari kota Malang plus denda 250 juta rupiah. Selain itu, ketua panpel dan security officer dikenai larangan seumur hidup.
Berhubung situasinya tidak tepat, dan tragedi itu memakan korban jiwa sampai ratusan orang, kritik atas sanksi ini pun berdatangan, karena dinilai tidak mendatangkan efek jera, bahkan ada yang menganggap sanksi ini terlalu ringan, jika melihat dampaknya.
Jujur saja, saya menganggap sanksi ini jauh dari kata proporsional, karena Tragedi Kanjuruhan adalah salah satu tragedi stadion terburuk di dunia, dan terburuk di Indonesia.
Memang, ini bukan kasus pengaturan skor, yang biasa mendatangkan sanksi degradasi, tapi sedikit rasa heran tetap muncul, karena PSSI tampaknya terkesan terburu-buru dalam memutuskan.
Mereka tampak kurang cermat dalam mempertimbangkan efek samping Tragedi Kanjuruhan, yang sudah disorot seluruh dunia. Induk sepak bola nasional ini juga kurang memperhatikan situasi yang ada.
Soal kecepatan memutus sanksi, PSSI memang jauh lebih cepat dari proses investigasi polisi dan tim pencari fakta, tapi kualitas keputusan akhirnya justru menggambarkan kualitas aktual sepak bola nasional. Belum sebagus seperti yang selama ini digembar-gemborkan.
Di saat kondisi mental para pemain, pecinta sepak bola dan masyarakat sedang terguncang, keputusan PSSI justru terkesan menganggap enteng masalah.
Mereka boleh berdalih, hukuman ini sudah berdasarkan "Law of The Game" FIFA, dan ini bukan kasus pengaturan skor yang layak didegradasi.
Masalahnya, tragedi Kanjuruhan bukan hanya soal aksi anarkis oknum suporter, tapi juga soal pelanggaran aspek keamanan yang terbukti berakibat fatal, termasuk soal kapasitas dan jam kick off, yang seharusnya ada juga dalam aturan FIFA.