Sikap skeptis kubu Prabowo Subianto -- Sandiaga Salahudin Uno terhadap hasil quick count menemukan pembenarannya. Sejauh ini, dari hasil rekapitulasi suara nasional terhadap 26 provinsi yang sudah diselesaikan KPU, pasangan Joko Widodo -- Ma'ruf Amin ternyata unggul di 16 provinsi.
Hasil rekapitulasi tersebut meleset jauh dari hasil quick count sejumlah lembaga seperti Indo Barometer dan Charta Politika. Berdasarkan quick count Indo Barometer, Prabowo -- Sandi unggul di 19 provinsi. Sementara Charta Politika menempatkan pasangan yang diusung Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat ini menang di 18 provinsi.
Jika melihat hasil rekapitulasi saat ini, maka mustahil Prabowo -- Sandi akan menang di 18, apalagi 19 provinsi. Mari kita lihat kalkulasinya.
Seperti diketahui hingga saat ini KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Kepulauan Riau, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Maluku Utara, NTT, NTB, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.
Dari 8 provinsi tersisa yakni yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Riau, Maluku, kemungkinan Prabowo hanya menang di Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau dan Sulawesi Selatan. Sebab Papua, dan Papua Barat merupakan basis Jokowi. Sementara DKI Jakarta dan Maluku masih ketat dengan kecenderungan dimenangkan oleh Jokowi.
Andai pun Jakarta dan Maluku dimenangni Prabowo, maka totalnya hanya 16 provinsi sedang Jokowi 18 provinsi. Jika dua provinsi tersebut milik Jokowi, maka skornya menjadi 20:14.
Meski jika didasarkan pada prosentase perolehan suara kedua pasangan, hasil quick count tidak jauh berbeda dengan rekapitulasi manual KPU yakni di kisaran 54% - 57% persen dan 43% - 46%, tetapi "kesalahan" terhadap jumlah provinsi yang dimenangi, tetap menjadi "aib" yang memalukan dan kian menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga survei berikut hasil kerjanya.
Terlebih jauh sebelumnya, publik juga disuguhi "keteledoran" hasil-hal survei menjelang gelaran pilkada serentak 2017 dan 2018. Entah disengaja atau murni keteledoran dalam memetakan sebaran basis pendukung, ada satu kesamaan di mana jagoan-jagoan Partai Gerindra dan PKS berada di posisi kurang menguntungkan. Hasil survei-survei menjelang Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah contohnya.
Mirisnya, ketika hasil sebenarnya jauh dari hasil survei-survei tersebut, tidak ada "klarifikasi" yang mencerdaskan selain alasan-alasan bias dan sulit dibuktikan. Alasan bahwa terjadi perubahan preferensi, bahkan migrasi, politik hanya 2-3 hari sebelum pencoblosan, yang dijadikan alas pembenar mengapa hasil survei meleset jauh dari real count, "sangat tidak ilmiah".
Kita mengkritik keras dan mendesak lembaga-lembaga survei bonafit itu untuk berani mengatakan apakah hasil survei yang dirilis media selama ini murni "kerja ilmiah" atau hanya dalam rangka membentuk opini untuk mengerek popolaritas dan elektabilitas calon tertentu.
Jika memang kekeliruan yang terjadi murni human error, kritik ini hendaknya menjadi bahan evaluasi. Bagaimana pun kita masih membutuhkan survei-survei demikian. Tetapi kita pun menolak jika lembaga-lembaga survei akhirnya hanya menjadi alat poles karena menghalangi naiknya tokoh-tokoh yang lebih kredibel yang tidak mampu membeli "alat pencitraan" tersebut.
Salam @yb