Dengan meningkatnya pengaruh global China, banyak orang di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya memahami China dengan lebih baik.
Di negara-negara di mana investasi Cina berkembang seperti Korea Selatan dan Afrika, minat untuk belajar bahasa Cina sedang booming. Mereka percaya menguasai bahasa akan membantu mereka memahami norma, budaya, dan kebijakan Tiongkok, yang akan membantu mereka berinteraksi dengan Tiongkok.
Namun, ini tidak terjadi di Indonesia, di mana pijakan China telah tumbuh secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir.
Gagal memahami bahasa nasional Tiongkok (Mandarin) akan menghalangi Indonesia untuk mengambil manfaat penuh dari hubungan ekonominya dengan Tiongkok, mitra dagang utama dan investor terbesar Indonesia.
Indonesia adalah rumah bagi sekitar 7 juta orang etnis Tionghoa atau 3,3% dari total populasi.
Meskipun ada beberapa kemajuan dalam mempromosikan bahasa Mandarin di Indonesia, negara ini belum mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar bahasa Mandarin --- karena sebagian besar alasan politik.
Ini dimulai dengan rezim otoriter Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Suharto, yang memutuskan untuk membekukan hubungan dengan China pada tahun 1967, dalam upaya untuk menahan penyebaran komunisme.
Suharto mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menutup sekolah-sekolah berbahasa Mandarin dan surat kabar berbahasa Mandarin. Dia juga mengeluarkan peraturan untuk memaksa naturalisasi keturunan Tionghoa, yang menyebabkan stigmatisasi selama beberapa dekade. Hal ini mengakibatkan menurunnya kemampuan berbahasa Tionghoa di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia karena mereka percaya bahwa belajar bahasa tidak akan berguna.
Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid menghapus kebijakan diskriminatif 1999.
Setelah itu, ada dorongan awal untuk belajar bahasa China.
Sekolah swasta memulai pelajaran bahasa China. Beberapa sekolah menawarkan kurikulum menggunakan bahasa Indonesia, Inggris dan China. Mereka disebut sekolah tiga bahasa. Beberapa menawarkan kelas kuliah.