Sindiran bank dunia akan rendahnya mutu pendidkan Indonesia dengan menempatkan Indonesia di rangking 53 dunia membuat mentri keuangan Sri Mulyani langsung membandingkan anggaran pendidikan Indonesia dan Vietnam yang sama --sama 20 persen dana APBN dialokasikan untuk pendidikan dengan posisi yang jauh berbeda. Vietnam nangkring di posisi 8 dunia.
Amanat UUD yang mewajibkan alokasi dana 20 persen untuk pendidikan sudah dipenuhi hampir tiap tahun. Namun kualitas pendididkan Indonesia termasuk sarana dan prasarana di dalamnya masih jauh dari kata memuaskan. Tidak heran, mentri keuangan Sri Mulyani rajin menyindir besarnya dana pendidikan yang dampaknya belum bisa dirasakan sampai saat ini. Banyak yang kemudian kurang memahami bahwa dana 400 triliun yang dikucurkan untuk dana pendidikan tidak semuanya di alokasikan ke kementrian pendidikan dan kebudayaan.
Faktanya kementrian yang menggawangi pendidikan dasar dan menengah di indonesia ini justru hanya kecipratan sebesar kurang lebih 39 triliyun setahun . Sehingga memang tidak adil apabila kementrian pendidikan disorot habis --habisan ketika masih ada sekolah bocor ataupun sekolah tidak layak pakai seperti kadang kambing. Besaran 39 triliyun itu pun sebagaian besar habis untuk menggaji guru dan pegawai administrasi kementrian itu dan juga masih dikurangi dana untuk kartu indonesia pintar 10 triliyun.
Lalu kemana dana 400 triliyun itu? Dana itu menyebar di sejumlah 16 kementrian yang dan lembaga yang masih berurusan dengan pendidikan semisal kementrian agama dan kemristek dikti termasuk di dalamnya ditranfer ke daerah. Harusnya semua pemerintah daerah menganggarkan dana 20 persen untuk pendidikan kalau memang pendidikan Indonesia mau maju seperti negara lain. Kenyataan dilapangan pun dana transfer pusat ke daerah habis untuk menggaji aparatur sipil negara.
Dengan dana seminim itu, wajar jika kemudian kemdikbud punya keterbatasan dalam membuat program untuk memajukan dan merehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Jika selama ini hanya kemdikbud yang disorot atas bermasalahnya kualitas pendidikan Indonesia, seharusnya pemerintah menyerahkan semua urusan pendidikan untuk ditangani kemdikbud dan dana yang 400 triliyun setahun itu juga semuanya pengelolanya kepada kemdikbud sehingga bisa bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap kualitas pendidikan Indonesia.
Tentu saja wajib di kaji dan diadakan studi banding, apakah Vietnam juga membagi anggaran pendidikan ke sejumlah kementrian dan lembaga termasuk di dalamnya juga membagi lagi untuk dana transfer ke daerah? Atau jangan --jangan hanya Indonesia yang punya model seperti itu sehingga anggaran pendidikanya tidak jelas kemana dan kemana