Lihat ke Halaman Asli

Kris Wantoro Sumbayak

TERVERIFIKASI

Pengamat dan komentator pendidikan, tertarik pada sosbud dan humaniora

Listrik 450 VA Dihapuskan, Benarkah demi Menyejahterakan Rakyat Miskin?

Diperbarui: 15 September 2022   17:42

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Meteran listrik PLN | foto: cnbcindonesia.com/Muhammad Sabki

Aku tergelitik wacana pemerintah menghapus listrik 450 VA. Saat ini saja belum semua daerah di Indonesia mendapat mendapat cukup pasokan listrik. Perekonomian rakyat juga belum pulih total. Sekarang mau dinaikkan, apakah tidak justru makin menyengsarakan?

Penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga untuk dialihkan ke daya 900 VA adalah kesepakatan dalam rapat yang dilakukan Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR Senin (12/9/2022).

Dijelaskan Ketua Banggar Said Abdullah, ada beberapa alasan penghapusan daya listrik 450 VA. Pertama, baru sebagian masyarakat miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebanyak 9,55 juta yang masuk data, sedangkan 14,75 juta pelanggan belum.

Pelanggan yang masuk DTKS adalah penerima bantuan sosial, sedangkan pelanggan lainnya yang belum masuk pendataan punya dua kemungkinan. 1) Secara faktual miskin tapi tapi belum terdaftar sebagai penerima bansos. 2) Sudah terjadi peningkatan ekonomi namun masih memakai daya 450 VA.

Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA, Banggar terus mendorong agar bermigrasi ke 900 CA secara bertahap. Lucu memang pemerintah, warga miskin kok dipaksa ganti daya.

Meski begitu, Said berujar, masyarakat yang migrasi daya ke 900 VA akan tetap mendapat subsidi. Nanti pemerintah keberatan lagi karena memberi banyak subsidi... Harga BBM baru dinaikkan karena berat di subsidi loh... Ditambahkan Said, subsidi memang akan membengkak, tapi PLN punya kewajiban terhadap oversupplay 6 Giga Watt (GW). Wah, PLN sudah oversupplay. Berarti distribusi listrik harusnya sudah merata ke seluruh daerah di Indonesia.

Alasan kedua, pemerintah dan Banggar DPR menghapus listrik 450 VA tujuannya untuk menyerap listrik PLN yang mengalami oversupplay. Kondisi oversupplay ini akibat kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independents Power Producer/IPP) dengan memakai skema take or pay

Artinya dipakai atau tidak listrik yang diproduksi IPP, PLN harus membayar sesuai kontrak. Untuk setiap 1 GW, PLN harus menanggung Rp 3 triliun/tahun. Kini, rakyat miskin yang harus dipaksa menambah daya agar listrik PLN tidak mubazir. PLN oh PLN...

Penghapusan daya oleh PLN juga bertujuan untuk akselerasi pembangunan jaringan ke sentra-sentra industri yang masih menggunakan solar. 95% solar bersubsidi masih dinikmati dunia usaha. Tahun depan juga akan dibangun pembangkit listrik baru dan menyebabkan ada tambahan oversupplay sebesar 1,4 GW, sehingga menjadi 7,4 GW.

Namun, pernyataan Said berikutnya justru membingungkan. Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan tidak boleh lagi ada 450 VA. Lha apa rakyat miskin otomatis kaya kalau beralih ke daya 900 VA...? Bagaimana mereka membayar tagihan sedang harga barang-barang kebutuhan juga naik?

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline