Lihat ke Halaman Asli

Tito Julian Jatmiko

College student at Accounting University of Muhammadiyah Malang

Dinamika Perekonomian Orde Baru

Diperbarui: 12 Juli 2021   19:18

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

Penggerak politik pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru yang menciptakan ketergantungan pada industrialisasi disebabkan oleh sejumlah masalah utama yang tidak dapat diselesaikan oleh rezim politik Suharto dalam mencapai proyek-proyeknya, yaitu proyek pembangunan/industrialisasi. Salah satu permasalahannya adalah struktur ekonomi domestik yang diwarisi dari zaman kolonial, sehingga dari segi industri menjadi masalah melemahnya eksistensi borjuasi domestik. Polarisasi horizontal meliputi pengelompokan dalam entitas budaya berdasarkan garis (stratifikasi sosial berdasarkan garis etnis), struktur industri yang tumpang tindih dengan kehadiran regional yang lemah, sektor manufaktur, yang menyebabkan ketergantungan yang besar pada sumber daya alam seperti produk ekspor. Dan akhirnya dominasi modal asing dalam kegiatan industri manufaktur.

 Suharto mulai menjabat sebagai presiden kedua Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967, yang dikenal sebagai Era Orde Baru. . Orde Baru memulai rezimnya dengan fokus mengutamakan stabilitas ekonomi dan politik. Program pemerintah diarahkan untuk mengendalikan inflasi, menghemat keuangan publik dan memastikan kebutuhan dasar penduduk. Perkembangan era Orde Baru difokuskan pada upaya meningkatkan perekonomian nasional melalui pembangunan struktur pemerintahan yang didominasi militer secara sinergis dengan para ekonom mapan. Presiden Soeharto melakukan restrukturisasi politik dan ekonomi dengan tujuan ganda yaitu mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Pada titik ini, pentingnya pemerataan tampaknya cukup disadari, sehingga muncul istilah 8 (delapan) aliran pemerataan sebagai dasar kebijakan ekonomi. Delapan jalur tersebut adalah;

 1. Kebutuhan dasar,

 2. Pendidikan dan kesehatan,

 3. Bagi hasil,

 4. Kesempatan kerja,

 5. Kesempatan usaha,

 6. Keterlibatan perempuan dan pemuda,

 7. Difusi pembangunan,

 8. Keadilan.

 Agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana, maka kebijakan tersebut dilaksanakan melalui apa yang disebut dengan model pembangunan jangka panjang bersama (2530 tahun). Model ini berlangsung selama 5 tahun, sehingga disebut Repelita (rencana pembangunan 5 tahun).

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline