Penetapan Kawasan Konservasi di Indonesia boleh jadi warisan dari penguasa di masa penjajahan. Memang tidak semua, tetapi sebagian besar mengadopsi pada aturan penjajah yang lebih mengarah pada perlindungan/proteksi "tanpa pemanfaatan".
Saat ini mulai terjadi perubahan paradigma dalam upaya pelestarian yang dapat memberikan manfaat. Perubahan tersebut tidak serta-merta muncul dari atas (top down), tetapi karena tuntutan dari bawah : proteksi yg tidak mampu lagi diproteksi karena eskalasi konversi lahan secara paksa, tumpang-tindih kebijakan pusat dan daerah, praktek melegalkan alih kawasan oleh oknum, dan segala tuntutan yg berbau sosial-ekonomi, serta politik tentu saja.
Kawasan Konservasi saja yang notabene dilindungi UU masih bisa dialih-fungsikan secara "paksa", lalu bagaimana untuk menjadikan kawasan " Konservasi" baru yg jelas2 tidak dilindungi UU..?
Kawasan konservasi yg tidak ditetapkan UU dimaksud adalah "Kawasan Ekosistem Esensial" bisa diartikan secara umum merupakan habitat flora/fauna atau wilayah jelajah fauna dilindungi tetapi areal/habitatnya bukan di dalam Kawasan konservasi. Boleh jadi merupakan area konsesi perusahaan atau masyarakat.
Jika areal tersebut merupakan konsesi perusahaan masih memungkinkan untuk diupayakan perlindungannya berdasarkan UU, meskipun pemilihan areal lebih "win" Perusahaan.
Nah, bagaimana bila milik masyarakat...? Silahkan dipindahkan itu binatang/fauna karena dilindungi, tapi jangan ambil arealnya karena milik mereka. Terserah mereka/masyarakat mau dijadikan apa, berkebun kah, bangun rumah, atau bahkan akan dijual.
Memang pada kenyataannya isu konservasi tidak lebih penting daripada ekonomi (makan untuk hidup, hidup untuk makan).
Seharusnya kita harus sadar bahwa kita manusia bukan pemilik tinggal bumi ini....