SEPERTI menata potongan puzzle. Itulah mungkin salah satu frasa yang bisa dikedepankan saat mencoba menelaah lebih jauh makna atau pun tujuan utama dari pertemuan Makassar yang akan dilakukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada Minggu, 6 November 2022. Para pentolan KIB dari Golkar, PAN dan PPP terkesan masih melempar teka-teki terkait pertemuan besar ketiga mereka setelah deklarasi di Jakarta, pendalaman platform serta visi-misi di Surabaya itu.
PPP menjadi tuan rumah pertemuan yang disebut-sebut sangat penting dan strategis tersebut. Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, HM.Taufan Pawe, sudah diamanahkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mempersiapkan pertemuan tersebut dengan sebaik-baiknya.
Taufan Pawe, yang juga Wali Kota Pare Pare, merasa tersanjung memperoleh kesempatan menyelenggarakan pertemuan yang disebut-sebut menjadi bagian untuk merumuskan persiapan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tersebut.
Memastikan nama kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dari KIB, misalnya? Nanti dulu. Seperti dipaparkan dalam tulisan sebelumnya, soal itu--pengumuman nama capres dan cawapres dari KIB--, seperti diterakan dalam judul di atas, masih menjadi teka-teki. Paparan ini masih seperi menata potongan teka-teki dari berbagai pernyataan para petinggi KIB.
KIB, sebagaimana diketahui, diiniasi oleh Airlangga Hartarto (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN) dan Suharso Monoarfa (semasih memimpin PPP) dibangun untuk menghentikan politik identitas dan mencegah masyarakat terbelah. KIB memprioritaskan politik yang tenteram demi mencegah perpecahan terjadi di tengah masyarakat.
Golkar, PAN dan PPP sama-sama diisi oleh para politisi yang matang, politisi yang sudah mempunyai 'collective memory' dari pembangunan Indonesia berbagai kepemimpinan, sebagaimana kerap disampaikan Airlangga Hartarto kepada media.
Mungkin karena itu pula, terkait dengan kepastian capres dan cawapres dari KIB yang dideklarasikan paling awal di antara koalisi partai-partai lainnya, KIB masih terkesan terbelah. Oleh karena itu, masih terjadi perbedaan pendapat untuk mencapai keputusan atau kebijakan yang bersifat kolektif kolegial.
Sudah sejak jauh-jauh hari Airlangga Hartarto menilai bahwa pengumuman capres masih terlalu dini. Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu menyebut pencapresan saat ini hanya akan menimbulkan terlalu banyak batu kerikil atau hambatan bagi pemerintahan yang sedang berjalan.
Begitu pun, dalam pandangan Muhammad Mardiono dari PPP, pertemuan di Makassar bakal mulai mengerucutkan pilihan capres yang akan diusung oleh KIB. Kata Mardiono, jika nanti nama capres yang akan diusulkan ketiga partai sama, maka tidak akan perdebatan lagi.
Bagaimana kalau tidak sama, atau berbeda, tentunya akan ada diperlukan perdebatan atau negosiasi politik. "Namanya politik akhirnya kita pasti akan berkompromi yang terbaik untuk bangsa dan negara," kata Mardiono, dikutip Kompas.com.