Sepak bola nasional di bawah kendali PSSI, memang sedang berada dalam titik nadir. Alih-alih memberikan garansi prestasi dan solusi masalah kepada publik pecinta sepak bola di negeri ini, pengurus PSSI yang tersisa sudah tidak dipercaya anggota/voters PSSI plus publik sepak bola nasional, masih terus ingin bercokol di kantor PSSI hingga 2020.
Gerah dengan kondisi tersebut, persoalan KLB dengan agenda pemilihan ketua umum PSSI baru yang terus didengungkan voters, ternyata sesuai roadmap dari FIFA, tidak sesuai harapan.
Karena itu, Komite Penyelamat Sepak Bola Nasional (KPSN) yang didukung oleh sebagian voters mengancam bakal menggelar KLB tandingan.
Ini sungguh aneh. KPSN yang tidak terafiliasi sama sekali dengan PSSI, AFC, maupun FIFA, kok berani-berani mengancam menggelar KLB tandingan.
Pemerintah di bawah Kemenpora saja tetap diam dan mengawal tanpa mencampuri urusan KLB PSSI karena memang bukan ranahnya.
Bila PSSI kini bersikap masa bodoh dengan ancaman KPSN, dan menyebut ancaman KPSN yang akan menggelar KLB tandingan adalah salah alamat, maka wajar.
PSSI sejatinya memang akan menggelar KLB pada 13 Juli mendatang. Namun, agenda dalam KLB nanti hanya pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding serta merevisi statuta, yang kata PSSI sesuai arahan dan roadmap dari FIFA.
Sementara untuk pemilihan ketua umum PSSI baru, akan digelar pada Januari 2020.
Kondisi inilah yang membuat KPSN yang merasa didukung voters mengancam akan menggelar KLB tandingan untuk memilih ketum PSSI baru dan mengklaim telah didukung oleh 56 voters resmi.
Dalam kasus ini, saya melihat ada pola berpikir yang irasional dilakukan oleh para Voters yang mendukung KPSN.
Bila PSSI sudah menjelaskan bahwa agenda KLB 13 Juli 2019 dan Januari 2020 adalah memang sesuai arahan dan roadmap FIFA, maka jika para voters tetap ingin KLB pemilihan ketua umum dilaksanakan pada Juli, perwakilan voters boleh berkirim surat kepada FIFA, apakah arahan dan roadmap-nya memang benar dari FIFA. Bukan akal-akalan pengurus PSSI tersisa?