Dr.Suhardi Somomoeljono,SH.,MH.
Praktisi Hukum dan Akademisi, Dosen Pascasarjana Universitas Matla'ul Anwar Banten
Nara Sumber Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Pakar Desk Otonomi Khusus Tanah Papua Kemenkopolhukam RI
Prolog
Tulisan ini pokok bahasannya mengenai diktum Putusan MK RI Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan, sebelumnya pada prinsipnya, telah melalui pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek yang dianggap proporsional, tentu juga mendasarkan pada bukti-bukti, keterangan ahli, saksi-saksi fakta, petunjuk dan sebagainya. Sehingga putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim MK RI, dengan mengesahkan / memutuskan berlakunya sistem noken tersebut.
Meskipun demikian secara tegas dalam putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 MK telah mengakui secara konstitusional perihal sistem noken, namun terkait aplikasi sistem noken tersebut tidak seluruhnya dapat diterapkan pada provinsi Papua.
Menurut putusan MK Nomor 6/32/PHPU.DPD/XII/2012 tertanggal 25 Juni 2012 bahwa sistem itu tidak boleh dilaksanakan di tempat yang selama ini tidak menggunakan sistem noken.Mendasarkan pada putusan MK tersebut, dalam pelaksanaannya tidak seluruh Kabupaten di Papua menggunakan Sistem Noken[1], yang menggunakan model / sistem noken hanyalah untuk daerah-daerah pegunungan[2], untuk daerah-daerah atau kabupaten non pegunungan tidak menggunakan sistem pemilu noken.
Dengan adanya putusan MK tersebut, pertanyaannya adalah apakah model pemilu noken tersebut selaras dengan norma-norma demokrasi yang dibangun oleh Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.
Filosofi Demokrasi