Isu pergantian dan pergeseran menteri (resuffle) kembali menghangat sesaat rampungnya Pilkada DKI Jakarta. Semasa pemerintahan Jokowi tiap tahun selalu melakukan ini.
Menurut M. Qodari dari Indobarometer, ada 3 (tiga) pertiimbangan Presiden dalam melakukan resuffle yaitu: kinerja menteri, komunikasi politik, dan politik.
Pada resuffle jilid ketiga ini apa pertimbangan utama dari Presiden Jokowi? Bila mengamati konteks resuffle kali ini lebih berat ke pertimbangan politik, sekaligus kinerja sebagai pisau analisa.
Proses Pilkada DKI 2017 mengungkapkan secara "gamblang" polarisasi kekuatan politik nasional, pihak - pihak mana yang loyal dan tidak loyal, partai mana yang bermain dua kaki. Konstelasi politik nasional ternyata tidak hitam - putih, banyak warna abu-abu (tidak solid) di dalam kabinet dan partai - partai pendukung pemerintah.
Jelas hal ini membahayakan program - program yang sudah disusun oleh Jokowi, berpotensi terjadi penjegalan program - program yang digariskan untuk rakyat. Bila hal ini terjadi, Jokowi akan menjadi sasaran empuk oleh para oposan di luar pemerintah dan di dalam pemerintah.
Tujuan Jokowi dalam Resuffle Kabinet
Pertama, Presiden Jokowi akan mengacak - acak kekuatan oposan di dalam pemerintah, terutama di dalam Kabinet Kerja. Ada 2 (dua) kekuatan dalam kabinet saat ini berpotensi menjegal program - program Jokowi, yaitu para kroni pendukung lawan politik Jokowi 2019. Mereka rawan menjadi "insider" yang mengumpan infornasi kepada lawan - lawan Jokowi di luar pemerintahan.
Kedua, Memutus akses oposan di Kabinet dan tim pembantu Presiden terhadap dana APBN dengan pengawasan yang super ketat dan pencopotan pejabat-pejabat yang tidak sepihak dengan Presiden.
Ketiga, Menyerang balik kepada lawan - lawan politik Jokowi dengan bukti - bukti prestasi pemerintahan yang akan dihasilkan oleh Kabinet yang solid.
Presiden Jokowi dengan cerdas menendang balik kepada lawan - lawan politik yang baru bersukacita mabuk kemenangan.