Lihat ke Halaman Asli

Muhammad Yunus

Kemandirian Pilar Dalam Kebersamaan Saling Berpadu

Politik Anggaran dan Keberpihakan terhadap Korban Bencana

Diperbarui: 27 Desember 2018   19:38

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sumber foto Kompas.com

Kejadian tsunami atau gelombang pasang besar di daerah Pesisir Pantai Provinsi Banten dan Lampung adalah dentuman yang merembet kedalam sanubari dan pikiran siapapun. Mulai dari masyarakat biasa, organisasi, lembaga, komunitas dan pemerintahan, termasuk Partai Politik.

Menyelesaikan dampak sebuah bencana butuh sinergi dan dukungan material dan moral. Hal ini ujian bagi dan penampakan karakter utuh. Apakah menjadikan bagian kesetiakawanan sesama bangsa, peluang meraup keuntungan, peluang meraup elektabilitas, atau peluang meraup mencaci maki.

Satu sikap melahirkan banyak tafsir. Ada yang dengan senyap melakukan pertolongan tanpa mesti dipublikasi. Ada yang dengan gegap gempita mempublikasi kehadiran untuk sekedar terpuji.

Secara sejarah, Indonesia yang menawan dan indah. Menyimpan potensi yang mampu merubah menjadi tidak indah dan berantakan. Dan sejarah mencatat tentang meletusnya gunung krakatau yang saat ini diikuti kembali oleh anak krakatau.

Perbaikan itu butuh dukungan dan keberpihakan nyata kepala negara dan pemerintahan. Mulai dari stunami Aceh, Nias, gempa padang, erupsi gunung Merapi, gempa-stunami Palu dan sekarang Pandeglang dan Lampung Selatan.

Keberpihakan secara kenegaraan adalah adanya payung hukum setingkat UU. Hal ini telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Presiden SBY. Kemudian diikuti dengan lembaga khusus yang menangani tanggap darurat dan juga anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan, yakni Basarnas dan BNPB.

Dalam prespektif pemerintahan keberpihakan mesti dibaca berlapis dan utuh. Mulai dari penganggaran, pengawalan program, dan bentuk evaluasi dan penindakan bila terjadi penyelewengan anggaran mitigasi bencana. Secara analisis data dan faktual bisa menjadi perbandingan. 

Sedangkan penetapan level bencana akan berpengaruh terhadap level pemerintahan yang bertanggungjawab secara langsung. Bencana nasional, maka Presiden bertanggungjawab penuh dengan kebijakan yang mesti bernegosiasi dengan DPR. Dan terus berlanjut sampai level bencana ditingkat Kabupaten dan Kota.

Secara kelembagaan, koordinasi lintas sektoral, kepercayaan adalah dua kunci untuk efektifitas penanggunalan bencana dan paska bencana. Sedangkan secara mitigasi bencana yang paling rumit adalah koordinasi dan sikap siap memberikan yang terbaik, bukan asal hadir dan berswafoto untuk mendapat pujian.

Menelisik kasus Badiaman yang mengurus pemulangan jenazah keluarganya yang meninggal dunia. Ia adalah keluarga korban gelombang stunami di Pantai Anyer, Serang yang diminta oleh pihak RSUD dr. Dradjat Prawiranegara.

Publik tahu, dikarena pihak korban menyampaikan kepada wartawan dan menggunggah di media sosial. Dan masih banyak kasus yang belum terpublikasi masih banyak.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline