Hari santri yang jatuh pada 22 Oktober kemaren yan bertepatan dengan ulang tahunnya Kompasiana, ditetapkan melalui keputusan Presiden RI nomor 22 tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo.
Keputusan Presiden Joko Widodo yang menetapkan tanggal 22 Oktober tersebut sebelumnya telah mendapat dukungan dari para Menteri terkait dan menimbang usulan yang ditanda tangani oleh perwakilan dari 13 organisasi Islam.
Hanya Muhammadiyah yang tidak mau ikut tanda tangan. Alasannya hari santri harus jatuh pada tanggal 1 muharam bersamaan dengan tahun baru hijriyah.
Maka hanya 12 Organisasi Islam seperti NU, Persis, Al-irsyad, perti dan yang lainnya yang menjadi pengusul tanggal 22 Oktober sebagai hari santri.
Bukan hidayat nur wahid sang petinggi PKS yang mengusulkan 22 Oktober dijadikan hari santri, sebab berita tersebut telah beredar diluar sana, itu tidak benar dan salah kaprah.
Justru Profesor DR. KH. Said Aqil Sirajd lah yang sangat aktif dalam kiprahnya memimpin para tokoh ormas agar mendukung disahkannya hari santri.
Ketum PBNU tersebutlah yang sebenarnya terus mendesak Presiden Jokowi agar pada setiap tanggal 22 Oktober ditetapkan atau dijadikan sebagai Hari Santri Nasional.
Sudah tentu hal ini melalui usulan melalui rembugan dari pada sejumlah ormas Islam yang berjumlah 12 organisasi masyarakat termasuk NU, Kecuali Muhammadiyah.
Muhammadiyah pernah mengirim surat kepada presiden Jokowi yang berisi agar hari santi tidak ditetapkan sebab menurutnya hari santri hanya akan menjadi sekat antara santri dan bukan santri.
Hal demikian wajar dong sebab itu adalah suatu dinamika dari pada proses pada tanggal kelahiran hari santri.
Warga Indonesia semua tahu jika Muhammadiyah serta Nahdlatul Ulama (NU) adalah Organisasi terbesar setelah NU di Indonesia, namun dalam hal argumentasi tersebut Muhamadiyah kurang kuat.