Oleh: Syamsul Yakin (Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Ro'is Amin
Secara sosio-antropologis, dakwah memiliki hubungan dengan politik. Indikasinya, kegiatan dakwah melibatkan manusia dan pranata-pranata sosial dan keagamaan yang dikuasai manusia. Secara kolosal dakwah melibatkan yang berdakwah (da'i) maupun yang didakwahi (mad'u). Artinya, subjek dan objek dakwah adalah manusia.
Jadi, secara praksis, dakwah merupakan kerja besar manusia yang bersinggungan dengan teritorial, sumber daya, dan kekuasaan.
Secara historis, seperti halnya politik, usia dakwah sudah sangat tua, yakni sejak adanya tugas dan fungsi yang harus diemban oleh manusia di muka bumi.
Spektrum dakwah juga bersegi banyak. Ada yang memandang bahwa dakwah merupakan keharusan rasional, yakni harus masuk akal dan diterima oleh pikiran, dan ada juga keharusan sosial dan kultural. Sedangkan tidak sedikit yang memandang bahwa dakwah adalah keharusan teologis, yakni kewajiban agama yang terkait pahala dan dosa.
Minimal ada tiga paradigma terkait hubungan dakwah dan politik, yakni paradigma simbiotik, integralistik, dan instrumentalistik.
Paradigma simbiotik memandang bahwa dakwah dan politik saling memerlukan secara timbal balik. Dalam hal ini, dakwah memerlukan politik, karena dengan politik, dakwah dapat berkembang. Inilah yang disebut dengan "berdakwah dengan politik". Unsur utama frasa ini adalah "berdakwah".
Sebaliknya, politik memerlukan dakwah, karena dengan dakwah, politik dapat jadi digdaya dalam bingkai etika dan moral. Inilah yang dikatakan "berpolitik melalui dakwah".
Jadi antara kedua hal ini dapat menimbulkan ketergantungan satu sama lainnya, walau terkadang terjadi simbiosis mutualisme (yang saling menguntungkan) dan simbiosis parasitisme (yang merugikan salah satunya)