Good Governance atau Tata laksana pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurn. Namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Konseptualisasi good governance lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya good govemance, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Idealnya, Good governance juga menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu.
Tujuan Good governance adalah mewujudkan penyelenggaran pemerintahan Negara yang kokoh,kuat dan bertanggung jawab,efisiensi dan efektif menjaga kesinergisan intraksi yang kontruktif antar Negara, sektor swasta dan masyarakat. Maka dari itu terjadinya good governance di suatu Negara bisa dilihat dari kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bangsanya. Sehingga untuk mewujudkan good govermance itu tidaklah mudah, banyak kendala dan hal hal yang menjadi penghambat terwujudnya good governance tersebut. Diantaranya yaitu, penyimpangan seperti korupsi, kolusi dan nipotisme yang dilakukan oleh oknum internal itu sendri, mereka membuat suatu taktik atau permainan yang dibuat untuk menguntungkan dan mementingkan mereka sendri. Maka dari itu untuk ketercapaian tujuan dari good governance pemerintah dan masyarakatnya harus berkerja sama dan kompak dan terlebih lagi harus menanamkan rasa peduli yg tinggi terhadap Negara agar kepemerintahan yang baik untuk selalu mematuhi peraturan biasa terwujud.
Transparansi adalah adanya suatu kebijakan terbuka bagi sebuah pengawasan. Transparansi di dalam pemerintahan adalah sebuah prinsip yang harus ada di dalam pemerintahan itu, sebagaimana prinsip transparansi itu dibagi menjadi 2 :
- Komunikasi public oleh pemerintah
- Hak masyarakat terhadap informasi pemerintah
- Keduanya harus berjalan dengan baik, karena manajemen kinerja yang baik adalah titik awal sebuah transparansi.