Memasuki akhir tahun 1944, kondisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak oleh pasukan Amerika Serikat. Hal ini membuat Jepang berusaha mencari dukungan ke negeri jajahan mereka di Asia, salah satunya Indonesia. Pada tanggal 1 September 1944 Sebagai upaya untuk mencari dukungan dari rakyat Indonesia, Pemerintah Jepang melalui Perdana Menteri Koiso mengumumkan apa yang dikenal dengan Janji Koiso. Janji Koiso ini berisikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Janji ini diharapkan memberikan semangat kepada rakyat Indonesia untuk bersemangat membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.
Perwujudan janji Koiso baru terlihat 6 bulan setelahnya dimana tepatnya pada 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan didirikan sebuah badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI diketuai oleh dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat. Radjiman adalah seorang pribumi yang merupakan keponakan dari dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan salah satu penggagas BPUPKI. Radjiman didampingi oleh 2 orang wakil, yakni Ichibangase perwakilan dari tentara Jepang dan R.P. Suroso. BPUPKI sendiri terdiri 60 anggota yang merupakan orang Indonesia. Anggota BPUPKI ini diumumkan dan dilantik pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari jadi Kaisar Jepang, Tenno Heika.
Selain sebagai propaganda kepada rakyat Indonesia kalau janji kemerdekaan akan segera ditepati, BPUPKI didirikan dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apa yang dipersiapkan? yang dipersiapkan adalah dasar negara yang akan digunakan apabila Indonesia merdeka. Jadi, para anggota BPUPKI ini akan berunding untuk membuat dan menyepakati dasar negara.
Nah, maka dari itu, satu bulan pasca pelantikan, Anggota BPUPKI segera menyelenggarakan sidang untuk merundingkan dan mengusulkan dasar negara. Terkait kelanjutannya akan saya lanjutkan di bagian ke-2.