Karakter penting kelas menengah yang berkembang dalam kota provinsi adalah mereka menampilkan ciri khas untuk tampil sebagai borjuasi, namun di satu sisi lainnya menampilkan juga sosok pengontrol (controller) atas kelas masyarakat lainnya. Adanya bentuk ambiguitas tersebut mencerminkan bahwa kelas menengah yang berkembang dalam kasus kota provinsi adalah kelas masyarakat yang berusaha untuk membuat pembatas atau jarak dengan masyarakat lainnya dan berusaha untuk mengeksklusifkan diri.
Untuk menganalisis kelas menengah di Indonesia dapat dilihat dalam poin-poin sebagai berikut. Pertama, kelas menengah bukan salah satu ujung antara bipolar pusat-periferi, akan tetapi sebagai pusat mediasi antara sebuah metropolis yang jauh dengan sebuah pedalaman dari segi geografi. Kedua, kelas menengah memainkan perannya sebagai perantara bagi pemerintah pusat dengan sebagian besar masyarakat.
Ketiga, munculnya kelas menengah merupakan respons dari keinginan untuk mempertahankan perlindungan negara atas diri mereka dari kekuatan kelas kapitalis, maupun juga transformasi kelas bawah. Dengan melihat ketiga gagasan mendasar tersebut, posisi politik kelas menengah memang berada di tengah-tengah dan memainkan fungsinya sebagai intermerdiary agent. Dengan posisinya itu, tulis van Klinken, mereka tidak akan pernah naik kelas maupun turun kelas, seraya tetap menjadi subordinat kekuasaan.
Ada beberapa hal dari seberapa peran kelas menegah di Indonesia dalam ekonomi politik yang mana haru di barengi oleh pemerintah dalam membuat kebijakan, yaitu sebagai berikut : Pertama, untuk mendorong agar kelas menengah menjadi kekuatan yang penting dalam pembangunan ekonomi.
Pemerintah perlu mengintroduksi kebijakan yang mendorong pendapatan mereka yang baru masuk dalam kelas menengah agar belanja konsumsi mereka bisa ditingkatkan, terutama bagi masyarakat yang belanja konsumsinya berkisar antara $2 sampai $4 per kapita per hari. Karena kelompok ini masih sangat rentan untuk kembali jatuh ke dalam kemiskinan karena guncangan ekonomi.
Kedua, dibutuhkan kebijakan sosial yang memperluas kelas menengah, seperti melalui belanja yang lebih besar dalam pendidikan dan kesehatan. Melalui langkah-langkah kebijakan tersebut dimungkinkan untuk membangun kelas menengah yang kuat dan stabil yang terus tumbuh. Ketiga, penyediaan barang publik penting untuk pembangunan ekonomi. Termasuk dalam barang publik ini adalah pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, dan infrastruktur fisik (misalnya jalan dan listrik).
Refrensi:
Nizar, Afdi Muhamad. 2015. Middle Class and Its Implications for the Indonesian Economy. MPRA Paper No. 98471, posted 03 Feb 2020 16:56 UTC.
Jati, Wasisto Raharjo. 2016. RESENSI Kelas Menengah dalam Bingkai Middle Indonesia. JURNAL POLITIK, VOL. 1, NO. 2, FEBRUARI 2016.