Pendidikan Berbasis Masyarakat
Globalisasi adalah perubahan yang terjadi di mana-mana saat ini. Hampir setiap aspek kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi, masyarakat, politik, teknologi, lingkungan, interaksi sosial, dan budaya dipengaruhi oleh globalisasi. Hal ini disebabkan bagaimana kemajuan yang ada mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi sudah mempengaruhi, sehingga mengubah pola perilaku manusia. Suatu bentuk dan proses yang dikkenal dengan globalisasi mengacu pada penyatuan seluruh manusia menjadi satu komunitas dunia yang mencakup bidang politik, ekonomi, kehidupan sosial dan budaya. (Mahsun, 2013)
Menurut Sihombing (Suharto, 2005) Pendidikan berbasis masyarakat mengacu pada pendidikan yang memiliki konsep yang dilaksanakan, direncakan, dikembangkan, dinilai oleh masyarakat dan menghasilkan upaya untuk mengatasi peluang dan kesulitan yang mungkin muncul dalam pengaturan masyarakat tertentu. Gagasan mengenai "pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat" disebut sebagai pendidikan berbasis masyarakat. Sihombing menekankan bahwa karena pendidikan di luar kelas ini berbasis masyarakat, maka harus dijadikan acuan dalam menganalisis pendidikan.
Sebagaimana tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 Pasal 13(1) "Jalur pembelajaran terdiri dari pembelajaran formal, informal, dan nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya". Pendidikan berbasis masyarakat bukan sekedar pendidikan informal, oleh karena itu ada cara formal, informal dan nonformal untuk menyampaikan pendidikan masyarakat ini. Biasanya, organisasi formal seperti sekolah bertugas menyelenggarakan pendidikan masyarakat yang melibatkan prosedur formal. Pendidikan berbasis masyarakat biasanya disediakan diluar sistem formal (nonformal) dan menawarkan kursus pilihan seperti lokasi kursis dan lembaga pendidikan khusus. Proses informal dalam pendidikan berbasis masyarakat mengacu pada pembelajaran yang terjadi ketika berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat, keluarga, atau lingkungan sosial.
Landasan filosofis pengembangan masyarakat adalan mengenai suatu sudut pandang. Mari kita mulai dengan perspektif sejarah yang menganggap bahwa pendidikan berbasis masyarakatt sebagai suatu pengembangan dari sekolah yang dijadikan basis pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah menurut Surakhmad merupakan "Konsep yang harus kita fokuskan sebagai titik pertumbuhan konsep pendidikan berbasis masyarakat." Pendidikan masyarakat menjadi dasar untuk pembangunan masyarakat.
Menurut sudut pandang sosiologis, P.M. Cunningham berpendapat bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh negara tidak sesuai dengan pendidikan publik. Sebuah proses pendidikan yang dikenal sebagai "Pendidikan Berbasis Masyarakat" adalah salah satu yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat disisi lain adalah tanggapan atas ketidakmampuan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembangunan, pelayanan kesehatan, pelatihan kerja, dan lain-lain. Masalah pendidikan berbasis masyarakat berkaitan dengan kekuasaan (negara) dan kemiskinan (masyarakat), bukan partisipasi warga negara dalam pendidikan.
Menurut sudut pandang politik Dean Nielsen yang berpendapat bahwa community building merupakan anititetis dari konstruksi negara karena masyarakat secara keseluruhan dilawankan oleh negara. Menurut Nielsen, pendidikan berbasis masyarakat memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah keterlibatan pemerintah dalam sektor swasta di mana pendidikan berbasis masyarakat diciptakan oleh masyarakat. Sedangkan dimensi lainnya adalah tingkat kepemilikan masyarakat, di mana masyarakat mengontrol program pendidikan seperti pesantren. (Habiburrahmanudin, 2022)